REPUBLIKA.CO.ID, SUKOHARJO -- Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS) bersama Lembaga Pengembangan Ilmu Dasar dan Bahasa (LPIDB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) membahas mengenai revitalisasi Pancasila dalam webinar bertema "Diseminasi Program Revitalisasi dan Institusionalisasi Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi", beberapa waktu lalu.
Webinar yang diadakan secara daring tersebut, menghadirkan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, lalu Yudi Latif selaku pengamat politik dan kebangsaan, dan Ahmad Muhibbin selaku Ketua Asosiasi Prodi PPKn LTK Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM).
Haedar Nashir sebagai pembicara kunci mengatakan, pemerintah yang berusaha menjadikan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sebagai Undang-Undang, berarti ingin mengulang kesalahan yang telah dilakukan oleh rezim orde lama maupun orde baru. Orde lama memiliki perangkat kelembagaan yang sangat lengkap untuk mengawal jalannya pancasila.
"Orde baru juga memiliki Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7), sebuah institusi di bawah naungan kekuasaan otoritatif yang sangat super power. Namun hal tersebut justru menjadi persoalan bagi bangsa," paparnya seperti tertulis dalam siaran pers, Kamis (6/8).
Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga mengkritik orang-orang yang senang menjadikan pancasila sebagai simbol dan slogan semata. Slogan "saya Pancasila", "gotong royong", "NKRI harga mati", dan lain-lain menurutnya bagus pada level atributif. Namun perlu dipertanyakan dalam tataran realitas.
Haedar memberikan contoh penolakan terhadap jenazah Covid-19 oleh masyarakat. "Hal ini menjadi bukti bahwa nilai gotong-royong yang sering diserukan, tidak berlaku sama sekali di masyarakat. Bahkan jauh dari nilai gotong-royong dan nilai Pancasila yang lain," ungkapnya.
Dalam relasi Muhammadiyah dan Pancasila, Haedar menyatakan Muhammadiyah memiliki konsepsi negara darul ‘ahdi was syahadah. Maknanya, dalam konteks moderasi ideologi, Muhammadiyah ingin mengunci Indonesia dengan negara pancasila, yang ideologi lain tidak boleh menumpang di dalamnya.
"Setiap kita membuka ruang, ideologi-ideologi yang ada akan selalu muncul. Masa lampau ingin dihadirkan kembali. Tetapi Muhammadiyah tidak berhenti di situ. Tidak cukup dikatakan bahwa Pancasila sebagai common agreement. Syahadah berarti Muhammadiyah berpendapat bahwa masyarakat harus turut membangun Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan," imbuhnya.
Kemudian, Ahmad Muhibbin menyampaikan materi berjudul "Pancasila sebagai Laku: Peran Muhammadiyah dalam Pendidikan". Dia mengatakan, kewajiban menjalankan misi rahmatan lil alamin terus-menerus dilakukan oleh Muhammadiyah. Menurutnya, pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh Muhammadiyah dapat menjadi potret pengamalan pancasila sebagai laku.
Menurutnya Muhammadiyah dan umat Islam harus memposisikan diri sebagai khoiru ummah (umat terbaik) dan ummatan wasathan (umat pertengahan). "Muhammadiyah dan umat Islam harus berkomitmen dalam menjaga kedaulatan rakyat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," jelas Muhibbin.
Selanjutnya Yudi Latif mengatakan, negara-negara dengan identitas nasional yang kuat biasanya memiliki daya resiliensi terhadap cobaan. Identitas nasional dibangun di atas tiga hal. Pertama, kesanggupan untuk memilih kesadaran sejarah untuk terhubung dengan warisan masa lalunya.
Kedua, nilai-nilai bersama. Nilai-nilai moral publik yang membuat keragaman menjadi suatu ikatan sosial. Ketiga, dibangun oleh kebanggaan bersama sebagai bangsa. "Negara yang punya banyak pencapaian dan kebanggaan biasanya akan lebih solid," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika