Jumat 24 Jul 2020 20:40 WIB

Anggota DPRD: Harus Ada Alat Pelindung Diri untuk PPSU

DPRD akan mendorong Pemprov DKI untuk berikan jaminan keselamatan untuk petugas PPSU.

Rep: Ratih Widihastuti/ Red: Bilal Ramadhan
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengikuti sholat jenazah Taka, petugas PPSU yang menjadi korban tabrak lari, Jumat (24/7).
Foto: @aniesbaswedan
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengikuti sholat jenazah Taka, petugas PPSU yang menjadi korban tabrak lari, Jumat (24/7).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Fraksi Gerindra yang juga anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Purwanto memberikan tanggapannya terkait petugas Pekerja Penanganan Sarana dan Prasana Umum (PPSU) yang menjadi korban tabrak lari, Taka, di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurutnya, kejadian ini menjadi cambukan untuk DPRD DKI Jakarta agar mendorong Pemprov DKI Jakarta memberikan jaminan pekerja PPSU DKI Jakarta.

Purwanto mengatakan, akan mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan bagi setiap pekerja lapangan, termasuk petugas PPSU. “Harus ada alat pelindung diri. Karena saya lihat mereka hanya memakai rompi oranye tipis tanpa perlindungan khusus, kalau bisa ada tanda pengaman,” kata Purwanto di DPRD DKI Jakarta, Jumat (24/7).

Purwanto mengatakan, alat pelindung diri yang diberikan untuk petugas PPSU misalnya dengan memberikan rambu saat bertugas, dan pelindung keselamatan ketika bertugas mengawasi galian di jalan. Juga dengan memberikan bantuan kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan untuk keluarga petugas PPSU.

“Hubungan antara PPSU dan PJLP di DKI Jakarta akan dilakukan peninjauan ulang, yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh DPRD DKI Jakarta. Dengan gaji UMR, tetapi belum ada jaminan khusus (untuk petugas PPSU). Harus kita bisa sikapi,” kata dia.

Anggota Komisi A lainnya, Muhammad Arifin, juga ikut berduka dan meminta tindakan tegas kepada pelaku yang telah melakukan tindakan tidak bertanggung jawab kepada pekerja harian lepas.

“Menjadi perhatian penting kami dan Pemprov DKI Jakarta bisa lebih memberikan jaminan khususnya kepada para pekerja harian lepas PPSU ini,” kata Arifin.

Hal ini, lanjut Arifin, akan menjadi perhatian yang serius untuk disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta. "Agar mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan jaminan yang layak agar tercukupi dan memberikan jaminan pendidikan keluarganya,” ujar Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement