REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Humas Setjen Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI I E Djoko Purwanto menjelaskan, ketertarikan Indonesia dalam membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) Eurofighter Typhoon sudah berdasarkan kajian yang dilakukan pihak terkait. Menurutnya, Kemhan sedang memperjuangkan agar pertahanan Republik Indonesia di segala hal menjadi kuat.
"Kemudian yang bekas itu kan semua sudah ada kajiannya. Yang berhak mengkaji alutsista AD adalah TNI AD, yang berhak membuat kajian tentang pesawat udara adalah TNI AU. Jadi, semua ada kajiannya," ungkap Djoko saat konferensi pers di Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (23/7).
Pengkajian atas alutsista itu, kata dia, selain dilakukan oleh pihak yang hendak menggunakannya juga dilakukan oleh Kemhan. Menurut Djoko, tujuan dari itu semua ialah untuk memperkuat pertahanan negara.
Dia menuturkan, Kemhan saat ini tengah berupaya mewujudkan pertahanan Republik Indonesia yang kuat di segala hal. "Tujuannya satu, yang tadi saya bilang untuk memperkuat pertahanan negara. Pasti ada plus minusnya. Kemhan juga mengkaji, AD juga punga kajiannya karena mereka usernya. Jadi, biarin saja ini berjalan dulu, kita liat dulu, ke depannya mudah-mudahan akan ada yang lebih bagus," kata dia.
Ide pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) berupa pesawat tempur Eurofighter Typhoon bekas dari Austria dinilai tidak tepat. Selain itu, ide tersebut juga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa yang akan datang.
"Ide pembelian tersebut akan mengulangi kesalahan di masa lalu, di mana pengadaan alutsista bekas menimbulkan masalah akuntabilitas anggaran pertahanan, dan yang lebih berbahaya lagi adalah penggunaannya oleh prajurit TNI menghadapi risiko terjadi kecelakaan," ujar Direktur Imparsial, Al Araf, dalam keterangannya, Rabu (12/7).
Menurut dia, upaya modernisasi alutsista TNI untuk memperkuat pertahanan Indonesia merupakan langkah penting dan harus didukung. Sebagai komponen utama pertahanan negara, katanya, TNI perlu dilengkapi oleh alutsista militer yang lebih baik, kuat, dan modern untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya dalam menjaga dan melindungi wilayah pertahanan Indonesia.
Hanya saja, Al Araf mengatakan, pemerintah semestinya belajar dari pengalaman saat melakukan pembelian alutsista bekas di masa lalu, baik itu pesawat, kapal, tank, dan lainnya. Ketika itu, pembelian berujung pada sejumlah masalah teknis dan mengalami beberapa kali kecelakaan.
"Rencana pembelian pesawat tempur bekas Eurofighter Typhoon berpotensi terjadi penyimpangan akibat tidak adanya standar harga yang pasti," katanya. Transparency International dalam survei "Government Defence Anti-Corruption Index 2015" menunjukkan risiko korupsi di sektor militer/pertahanan di Indonesia masih tergolong tinggi.
"Imparsial mendesak pemerintah membuka rencana pembelian alutsista secara transparan dan akuntabel," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika