REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Adinda Pryanka, Antara
Masa sulit masih akan melilit perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi yang minus mungkin akan menjadi hal lazim bagi banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengatakan, proyeksi ekonomi global dan sejumlah negara di dunia selama pandemi Covid-19 isinya hanya minus yang besar-besar. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam acara Penyaluran Dana Bergulir Untuk Koperasi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional, di Istana Negara, Jakarta, sebagaimana disaksikan melalui video.
"Bayangkan (ekonomi) isinya hanya minus, minus, minus, minus, minus, dan minusnya adalah dalam posisi yang gede-gede," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis (23/7).
Presiden Jokowi mengatakan, tiga bulan lalu dia menelepon Managing Director IMF. Pada kesempatan itu ia menerima laporan ekonomi global tahun ini diperkirakan minus 2,5 persen dari sebelumnya positif 3-3,5 persen.
Kemudian dua bulan lalu dirinya menelepon Bank Dunia dan menerima laporan berbeda. Katanya, ekonomi dunia akan minus 5 persen.
Selanjutnya dua pekan lalu dia menelepon Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang menyampaikan proyeksi ekonomi dunia hanya akan minus 6 sampai minus 7,6 persen.
"Gambaran apa yang ingin saya sampaikan, bahwa setiap bulan selalu berubah-ubah, sangat dinamis, dan posisinya tidak semakin mudah, tapi semakin sulit. Minus 2,5 persen, ganti sebulan berikutnya minus 5 persen, satu bulan berikutnya minus 6 sampai minus 7,6 persen," jelas Presiden Jokowi.
Berdasarkan laporan OECD, beberapa negara juga diproyeksikan minus. Antara lain Prancis minus 17 persen, Inggris minus 15 persen, Jerman minus 11 persen, Amerika Serikat minus 9,7 persen, Jepang minus 8,3 persen, Malaysia minus 8 persen.
Kondisi minus ekonomi diprediksi Presiden Jokowi juga bisa terjadi di Indonesia. Ia menyampaikan, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2020 ini akan merosot tajam. Prediksinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal II akan minus 4,3 persen hingga minus 5 persen.
Angka ini merosot jauh dari capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2020 yang sebesar 2,97 persen.
“Kita Indonesia di kuartal I masih plus, sebelumnya kita plus 5 persen. Kuartal I 2020 plus 2,97 persen, tapi di kuartal II kita sudah akan jatuh minus. Kita harus ngomong apa adanya, bisa minus 4,3 persen sampai mungkin (minus) 5 (persen),” ujar Presiden Jokowi.
Tapi Presiden Jokowi mengaku, sudah mulai melihat laporan positif terkait angka konsumsi. “Saya senang, setiap pagi saya dapat angka-angka, setiap pagi sarapannya angka, kalau Bapak, Ibu sarapannya nasi goreng atau roti, saya sarapannya angka-angka setiap hari,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengatakan, saat ini ia bisa mulai merasa senang karena sudah ada angka-angka yang baik.
Kepala Negara mencontohkan angka konsumsi yang sudah mulai terungkit naik sehingga dapat dipastikan ada perputaran uang yang beredar di kalangan masyarakat. “Saya senang sudah ada angka-angka yang baik, konsumsi sudah mulai terungkit naik artinya mungkin peredaran uang di bawah,” kata Presiden Jokowi.
Hal itu tidak lain salah satunya karena program pemerintah mulai terserap di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan sembako, dan lain-lain. “Itu akan sangat mempengaruhi daya beli dan konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat,” kata Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga melihat ada tren kenaikan aktivitas ekspor dibandingkan periode Mei dan Juni 2020. “Momentum-momentum ini jangan kita lewatkan, koperasi juga sama. Saya ingin indikator yang saya sampaikan diikuti gerakan koperasi secepat-cepatnya memberikan dorongan pinjaman kepada para pelaku usaha utamanya kepada pelaku UMKM,” kata Presiden Jokowi.
Ia mengajak momentum pada periode Juli, Agustus, dan September 2020 dimanfaatkan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi. "Kita hanya punya waktu untuk ungkit (ekonomi) ini pada Juli, Agustus, September. Kalau kita bisa mengungkit ini, insya Allah kuartal keempat lebih mudah, tahun depan lebih mudah. Kesempatan kita di bulan Juli, Agustus, September," kata Presiden Jokowi.
"Saya juga menyampaikan ini kepada semua menteri agar belanja APBN di tiga bulan ini. Kesempatan kita ada di sini dan bantuan modal kerja ini akan memperbaiki likuiditas koperasi," tambah Presiden.
Salah satu penggerak roda ekonomi yang dipandang potensial adalah koperasi. Presiden Jokowi meminta adanya gerakan koperasi untuk secepatnya memberikan pinjaman ke pelaku usaha, terutama UMKM. Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) telah menyiapkan dana sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi.
Presiden Jokowi meminta, agar dana tersebut segera disalurkan kepada koperasi sehingga para pelaku usaha UKM bisa secepatnya mendapatkan dana tambahan bantuan modal kerja produktif. “Saya senang tadi, bahwa disiapkan oleh LPDB Rp 1 T. Ini segera berikan kepada koperasi-koperasi yang baik agar dari koperasi juga diberikan kepada anggota-anggotanya pelaku-pelaku usaha secepat-cepatnya,” ujarnya.
Presiden mengatakan, dana bantuan modal kerja produktif ini akan disalurkan pada 12 juta UMKM pada awal Agustus ini sehingga diharapkan dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan, dana yang sudah tersalurkan kepada para pelaku usaha yakni sebesar Rp 381 miliar.
Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, terdapat 123.048 unit koperasi dengan total anggota 22,463 juta orang. Koperasi-koperasi tersebut memiliki aset senilai Rp 152 triliun dan omzet Rp 154 triliun.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyebutkan strategi pemerintah untuk memulihkan ekonomi dari pandemi Covid-19 akan memberi pengaruh besar dalam mendorong permintaan domestik. “Kita tahu ekonomi Indonesia lebih didukung dari pertumbuhan dalam negeri sehingga strategi untuk mempercepat recovery ini mendorong domestic demand,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (23/7).
Wimboh mengatakan langkah itu harus diupayakan. Karena Indonesia merupakan negara yang berbasis pada konsumsi domestik sehingga sangat bergantung dengan strategi pemulihan yang diambil pemerintah.
Ia merinci komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan pengeluaran adalah pengeluaran konsumsi 32 persen, impor 9 persen, ekspor 11 persen, PMTDB 17 persen, konsumsi pemerintah 3 persen, dan konsumsi rumah tangga 28 persen.
Oleh sebab itu, Wimboh menuturkan Indonesia relatif kurang terpengaruh dengan gejolak global karena 80 persen dari PDB berasal dari faktor dalam negeri.
Ia mencontohkan Singapura resesi pada kuartal II 2020 yang ditunjukkan dengan kontraksi hingga 41,2 persen karena negara tersebut sangat bergantung dengan faktor eksternal seperti perdagangan internasional. “Tidak heran kalau berbagai negara yang sangat bergantung pada perdagangan dan jasa internasional drop besar seperti Singapura. Indonesia 80 persen didorong oleh ekonomi domestik,” katanya.
Sementara itu, Wimboh memperkirakan ekonomi Indonesia akan turun pada kuartal II dan mulai membaik pada kuartal III meskipun belum signifikan. “Di akhir tahun kita perkirakan lebih baik lagi positif dari perkiraan ini dan 2021 kita bangkit lebih cepat karena dengan basis yang sangat rendah,” ujarnya.
Menurutnya, angka untuk pertumbuhan ekonomi pada 2020 hanya sebagai masa transisi. Sehingga tidak menjadi acuan yang sangat baku karena strategi dalam pemulihan merupakan paling penting.
Ia pun mengimbau agar pemerintah bisa terus memberikan stimulus menggunakan APBN dalam rangka mendorong permintaan domestik sehingga berdampak pada perekonomian nasional. “Spending anggaran dari berbagai program dalam APBN sampai akhir 2020 ini bisa direalisasi karena akan memberikan amunisi cukup kuat untuk mendorong domestic demand,” jelasnya.
Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan, pekerjaan rumah terbesar terkait pemulihan ekonomi dan Covid-19 adalah menjawab tantangan di tengah pemberlakuan new normal. Alasan pemerintah menerapkan kebijakan new normal adalah keinginan menolong ekonomi sembari tetap menanggulangi wabah. Tapi, sampai saat ini, tekanan ekonomi terus terjadi sejak Juni dan tingkat penyebaran virus terus naik.
"PR-nya di situ. Bagaimana tim komite bisa menjawab tantangan tersebut," ucap Faisal.
Faisal menyebutkan, keberhasilan komite untuk menjawab tantangan itu juga tidak terlepas dari man behind the gun. Menurutnya, salah satu alasan Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan PEN adalah sejarahnya sebagai pebisnis yang cukup panjang.
Penunjukan itu dinilai Faisal, menggambarkan Jokowi mengharapkan ada pendekatan berbeda pada penanganan kali ini. Tidak sekadar birokratis, melainkan kebijakan out of the box yang memang lebih realistis untuk memulihkan ekonomi. "Tapi, kita memang masih harus menunggu bagaimana pembuktiannya ke depan," ujarnya.
Salah satu terobosan baru yang dianjurkan Faisal adalah melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan menggunakan hasil industri dalam negeri. Beberapa negara maju sudah melakukannya untuk membantu usaha lokal, terutama UMKM, namun belum diimplementasikan di Indonesia.
Faisal mengatakan, upaya ini dapat mengatasi permasalahan demand shock yang terjadi pada sektor usaha. "Ini harus dilakukan," katanya.
Pengusaha sekaligus Pendiri Oke Oce Sandiaga Salahuddin Uno menilai perlu ada akselerasi cepat dari pemerintah untuk mengantisipasi kekhawatiran ekonomi. Berdasarkan data yang ia miliki sebanyak 47 persen UMKM kini telah terdampak Covid-19. Kemudian hampir di atas 5 juta orang diprediksi kehilangan mata pencaharian.
"Mudah-mudahan teman-teman pemerintah sangat jelas bahwa fokusnya harus di bidang ekonomi," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika