REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Berkarya menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) pada Sabtu (11/7). Ketua Steering Committee (SC) Munaslub Partai Berkarya Badarudin Andi Picunang mengatakan hasil munaslub menyatakan Mayor Jenderal (Purn) Muchdi Puwoprandono (Muchdi PR) sebagai ketua umum Partai Berkarya 2020-2025.
"Telah terpilih dalam munaslub ini bapak Mayjen Muchdi PR purnawirawan angkatan darat sebagai ketua umum Partai Berkarya periode 2020-2025," kata Badaruddin dalam konferensi persnya secara daring, Sabtu (11/7).
Dalam munaslub tersebut, forum juga menunjuk Badaruddin Andi Picunang sebagai sekretaris jenderal (sekjen) Partai Berkarya untuk lima tahun ke depan. Tim formatur juga telah dibentuk untuk menyusun kepengurusan dalam waktu 1x24 jam dan segera dinotariskan bersamaan dengan keputusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD ART).
"Segera kami melaporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan pengesahan dan pengakuan," ujarnya.
Dalam munaslub tersebut juga telah dilakukan perubahan AD ART. Salah satunya terkait nama partai. "Beberapa kebijakan-kebijakan dalam munaslub ini ada beberapa hal anggaran dasar anggaran rumah tangga kami diubah mulai dari nama partai, dari Partai Berkarya kembali menjadi Beringin Karya yang tetap disingkat Berkarya, dan didirikan sesuai dengan fakta sejarah 5 Mei 2016." ungkapnya.
Munaslub juga menyetujui perubahan warna dasar bendera partai yang tadinya kuning menjadi putih. Badaruddin menambahkan, dalam musyawarah nasional luar biasa kali ini juga ditetapkan beberapa program jangka pendek, menengah, dan panjang, serta beberapa rekomendasi.
"Adalah segera menerbitkan pedoman organisasi dan petunjuk pelaksanaan beberapa kegiatan tahapan politik utamanya di tahun ini ada tahapan politik pilkada 2020 untuk memastikan tata cara pengambilan keputusan di partai untuk kebijakan-kebijakan tersebut. Termasuk kebijakan lain tentang pergantian kepengurusan, pergantian antarwaktu anggota dewan dan sebagainya," kata dia.
Selain itu, kata Badaruddin, Munaslub juga menggarisbawahi dua hal. Pertama, mengakui hasil pemilu 2019, baik legislatif maupun eksekutif secara demokratis dan siap mengkritisi kebijakan yang dianggap keliru dalam pelaksanaanya. Munaslub merekomendasikan agar Presiden ke-2 RI Soeharto segera mendapatkan gelar pahlawan nasional.
"Untuk mendapatkan pengakuan dari negara sebagai salah satu putra Republik ini dalam menjalankan pemerintahan di masanya atas jasa jasanya membangun Indonesia dengan konsep dan wacana trilogi pembangunan, masalah keamanan terjamin, ekonomi yang berjalan dan pembangunan merata di segala bidang," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika