REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat Adat Baduy mengajukan permohonan kepada Presiden Joko Widodo agar menghapuskan kawasan adat Baduy sebagai destinasi wisata. Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi melihat, permintaan tersebut berkaitan dengan persoalan lingkungan yang ditimbulkan dari wisatawan yang datang.
"Orang Baduy minta daerahnya ditutup sebagai tujuan wisata. Wisatawan yang ke sana malah bikin rusak lingkungan, banyak coretan dan sampah plastik di mana-mana," ujar Dedi dalam rapat kerja dengan Kementerian LHK, Rabu (8/7).
Mantan Bupati Purwakarta itu juga melihat adanya eksploitasi kepada masyarakat adat Baduy. Sehingga mereka terusik, dengan status destinasi wisata yang justru mencemari wilayahnya.
"Itu terjadi eksploitasi untuk kepentingan bisnis, atas nama orang Baduy ada yang jualan madu, jualan pernak-pernik, dan lain-lain. Suku Baduy dijadikan tontonan," ujar Dedi.
Para wisatawan seharusnya dapat mempelajari cara hidup Suku Baduy yang erat kaitannya dengan alam. Sebab, bagi mereka, kata Dedi, alam merupakan tempat mereka bertahan hidup, sehingga kelestariannya perlu dijaga.
Namun, hal inilah yang tidak terjadi saat ini. Pasalnya, para wisatawan justru menimbulkan dampak negatif berupa pencemaran lingkungan di sana.
"Jika hasil kajian memang berdampak negatif, Menteri LHK bisa merekomendasikan kepada Presiden untuk menutup Baduy sebagai daerah tujuan wisata," ujar Dedi.
Sebelumnya, banyaknya warung liar di sekitar permukiman Baduy dan sampah yang dibawa wisatawan disebut sebagai alasan Suku Baduy meminta kegiatan wisata dihentikan permanen. Dua hal tersebut dikatakan telah mengganggu keasrian lingkungan tempat tinggal suku yang menjaga kuat kelestarian alam ini.
Hal ini diungkapkan Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia Jayabaya. Iti mengatakan, Pemkab Lebak akan melakukan komunikasi terlebih dahulu.
"Kalau menurut saya ini (permintaan menutup wisata-Red) masih bisa dikomunikasikan dengan mereka. Alasannya kan karena banyak pengunjung tidak taat dan membangun warung-warung di sana dan membuang sampah sembarangan," jelas Iti di Puspemkab Lebak, Rangkasbitung, Banten, Selasa (7/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika