REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa di internal partainya belum ada pembicaraan terkait diajak bergabungnya ke kabinet pemerintahan. Hal itu disampaikan untuk menanggapi isu reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo.
"Belum ada, PAN sampai sekarang masih fokus untuk penanganan Covid-19 di dapil-dapil," ujar Eddy lewat pesan singkat, Ahad (5/7).
Sejumlah pengamat juga mengamini, bahwa ada peluang PAN akan bergabung dengan pemerintahan jika reshuffle terealisasi. Namun, Eddy mengatakan bahwa keputusan tersebut ada di Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
"Saya kira biarkanlah jawaban tersebut ada ditangan Ketum, apakah PAN terbuka untuk menerima tawaran Presiden jika memang hal itu terjadi," ujar Eddy.
Terkait isu reshuffle, menurutnya keputusan tersebut ada di tangan Jokowi. Sebab, itu merupakan hak prerogatif dari seorang presiden dalam menentukan menteri.
"Kami percaya bahwa presiden paling tahu, paling paham tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh presiden dalam bersama-sama menjalankan kabinet," ujar Eddy.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mengeluarkan wacana reshuffle atau perombakan kabinet. Ancaman reshuffle ditujukan kepada menteri-menteri yang dianggap tidak bisa bekerja cepat dan extraordinary dalam penanganan pandemi Covid-19. Penanganan yang dimaksud tak hanya dari aspek kesehatan, namun juga kaitannya dalam perekonomian, dan penyaluran bantuan sosial.
Tak hanya merombak kabinet, Jokowi juga menyatakan kemungkinan adanya pembubaran lembaga. Namun ia tak menjelaskan lembaga seperti apa yang berpotensi untuk dibubarkan. Pernyataan Jokowi soal perombakan kabinet ini disampaikan dalam sambutan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/6) lalu.
"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," jelas Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika