Selasa 30 Jun 2020 20:48 WIB

BKKBN: Pengguna KB Menurun Selama Pandemi Covid-19

BKKBN membangun rantai pasok distribusi alat kontrasepsi.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Muhammad Fakhruddin
BKKBN: Pengguna KB Menurun Selama Pandemi Covid-19. Foto: Pelayanan KB di fasilitas kesehatan (faskes) pemerintah di Puskesmas Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Senin (29/6). Pemkab Semarang mengoptimalkan layanan KB jemput bol guna mengakselerasi program KB yang sempat melambat akibat pandemic Covid-19.
Foto: Republika/bowo pribadi
BKKBN: Pengguna KB Menurun Selama Pandemi Covid-19. Foto: Pelayanan KB di fasilitas kesehatan (faskes) pemerintah di Puskesmas Bringin, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, Senin (29/6). Pemkab Semarang mengoptimalkan layanan KB jemput bol guna mengakselerasi program KB yang sempat melambat akibat pandemic Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencatat adanya penurunan peserta KB selama masa pandemi Covid-19. Penurunan terjadi mulai dari Februari ke Maret dan berkurang drastis pada bulan berikutnya.

"Memang pandemi membawa suatu permasalahan di dalam layanan. Terjadi penurunan akseptor KB atau mereka yang suntik yang ambil pil dan seterusnya, baik yang jangka panjang maupun jangka pendek," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoryo dalam webminar di Jakarta, Selasa (30/6).

Laporan BKKBN menyebutkan bahwa pengguna KB pada Februari adalah 427.133 orang. Jumlah tersebut berkurang pada Maret menjadi 419.741. Angka itu menciut relatif hampir separuhnya pada April menjadi 267.132 orang saja yang masih menggunakan KB.

BKKBN mengatakan bahwa capaian setiap bulan ini karena terdampak wabah Covid-19. Sedangkan jumlah peserta baru hingga April tahun ini tercatat sekitar 1,5 juta pengguna.

Pandemi Covid-19 diprediksi meningkatkan angka kehamilan tidak terencana di tengah masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses kontrasepsi modern bisa menyebabkan 7 juta kehamilan yang tidak diinginkan.

Penelitian yang dilakukan Badan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) memprediksi bahwa akan ada 47 juta wanita di 114 negara yang tidak lagi mampu mengakses kontrasepsi modern.

Hasto mengungkapkan, BKKBN sejauh ini telah melakukan langkah antisipasi terkait hal tersebut. Mantan bupati kulon progo ini mengatakan, BKKBN bersama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) memberi layanan proaktif kepada masyarakat.

BKKBN, sambung dia, juga memberikan bantuan 32 ribu APD kepada bidan di desa. BKKBN juga membangun rantai pasok distribusi alat kontrasepsi. Begitu juga dengan memberikan informasi keluarga berencana secara masif diseluruh wilayah Indonesia.

Hasto mengatakan, berdasarkan catatan bahwa keluarga yang memiliki banyak anak dan tidak mendapatkan pelayanan kontrasepsi adalah mereka yang kurang secara ekonomi dan pendidikan. Dia melanjutkan, keluarga tersebut juga biasanya tinggal di desa atau pelosok.

"Sehingga tentu kami harus memperhatikan mereka, karena kenyataannya yang tidak terlayani adalah mereka-mereka itu," kata Hasto lagi.

rizkyan adiyudha

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement