REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Staf Presiden mengajukan pagu indikatif RABPN 2021 sebesar Rp86 miliar dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR, di Jakarta, Senin. Kepala Staf Kepresidenan,Moeldoko, mengatakan, pengajuan pagu itu meningkat 13,29 persen atau Rp29 miliar jika dibandingkan tahun sebelumnya.

"Setelah melihat kebutuhan ril dengan cermat dan teliti, kami mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp29 miliar," kata Moeldoko, dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Moeldoko menjelaskan, pagu indikatif 2021 itu akan digunakan untuk melaksanakan program layanan kepada presiden dan wakil presiden.

Program tersebut terbagi menjadi dua bagian. Pertama, program pemberian dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan program prioritas nasional, komunikasi politik dan pengelolaan isu strategis. Kemudian kedua, dukungan manajemen dan dukungan teknis lain.

Pada 2019 pagu alokasi anggaran untuk KSP mencapai Rp87 miliar dengan realisasi sebesar Rp84 miliar atau 96,69 persen. Pada rencana anggaran dan rencana kerja tahun 2020, pagu indikatif yang dialokasikan untuk KSP sebesar Rp76 miliar.

Namun karena terjadi pandemi Covid-19 maka dilakukan penghematan anggaran. Akhirnya, KSP harus melaksanakan penghematan anggaran sebesar Rp14 miliar sehingga alokasi anggaran turun menjadi Rp62 miliar.

Hingga 18 Juni 2020, realisasi anggaran KSP sebesar Rp28 miliar atau mencapai 45,01 persen dari anggaran. "Terjadi pengurangan secara operasional, namun tidak mempengaruhi kinerja dan output KSP,” jelasnya.

Menurut Moeldoko, penambahan anggaran itu di antaranya terkait adanya perubahan indikator penambahan kepegawaian. Kebutuhan tersebut seiring dengan tugas dan tanggung jawab KSP yang demikian besar.

“Kami mengawal tugas-tugas dan proyek nasional strategis. Kami berupaya menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan cepat dan membantu kementerian teknis dalam implementasinya di lapangan. Kami menangani semuanya secara baik," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika