REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menyebut pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI paling tidak harus memiliki empat kriteria. Menurutnya, panglima TNI yang baru harus memiliki kemampuan inovasi memadai.
Dia mengatakan, inovasi tersebut berpaku dalam konteks melanjutkan upaya profesionalisasi militer yang sudah sukses berjalan setelah 1998. Lanjutnya, militer Indonesia sudah canggih dalam ilmu perang dan semua cabang ilmu pengetahuan.
"Untuk itu perlu ada kepemimpinan yang beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahun dan teknologi," kata Boni Hargens dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6).
Boni melanjutkan, sosok panglima TNI yang baru juga harus dapat diterima di internal institusi militer. Dia, sambung Boni, juga harus dapat membangun solidaritas antar angkatan di dalam tubuh TNI.
Dia meneruskan, kriteria ketiga adalah panglima TNI yang baru harus memiliki pemahaman komprehensif dan kemampuan bertindak cepat dalam memerangi bentuk-bentuk ancaman yang mengganggu keutuhan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Dia berpendapat, perang zaman sekarang sudah berpindah dari medan tempur fisik ke ruang yang tidak terlihat. Lanjutnya, pola perang saat ini juga asimetris dan selalu acak sehingga musuh dapat tidak kelihatan namun terasa bahwa mereka ada.
"Maka, TNI sebagai garda terdepan pengamanan negara harus dipimpin oleh panglima yang memiliki pemahaman tentang semua itu," katanya.
Kriteria terakhir, panglima TNI yang baru harus merupakan sosok yang sejalan dengan cita-cita politik pemerintah. Menurutnya, level panglima TNI tidak hanya loyal pada Pancasila dan UUD 1945 karena TNI sudah ahlinya urusan itu.
"Mereka yang paling loyal kalau urusan ideology negara dan konstitusi," katanya.
Boni berpendapat bahwa semua pihak harus mengakui bangsa Indonesia sudah berjalan sejauh ini karena ada TNI. Dia mengatakan, TNI yang menjadi kekuatan utama dalam menjaga keamanan dari berbagai potensi ancaman yang dating baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri seperti terorisme dan gejolak separatisme.
"Sejarah sudah mencatat semua prestasi TNI dalam mempertahankan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI," katanya.
Meskipun, dia mengatakan, tak bisa dipungkiri keadaan bahwa ada kelompok sipil yang muncul dengan mengatasnamakan apapun untuk memperjuangkan cita-cita politik yang sempit. Dia mengatakan, koordinasi TNI dengan Polri dan BIN menjadi kekuatan sentral yang menjamin pengendalian situasi bisa berlangsung efektif dan tetap dalam koridor demokrasi dalam situasi macam ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
