REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPRD Jawa Barat mengapresiasi berbagai persiapan yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait pelaksanaan PPDB SMA/SMK tahun ajaran 2020/2021. Hal tersebut, disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya usai memantau kesiapan sistem jaringan teknologi informasi PPDB SMA/SMK 2020 di Command Center Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Jawa Barat, di Kota Bandung, Senin (8/6).
"Secara konsep IT, peraturan, sudah terbaik di Indonesia. Sudah dimulai dengan baik sejak tahapan dari bulan Maret," ujar Hadi.
Hadi berharap, berbagai tahapan yang sudah dijalankan dengan baik ini bisa meminimalisasi persoalan seperti yang terjadi pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Ia meminta, Disdik Jabar meminimalisir persoalan yang akan timbul. Namun, perlu peran dari semua pihak agar PPDB ini berjalan lancar dan berlandaskan azas keadilan, objektif, dan akuntabel.
"Dinas pendidikan tidak bisa menjangkau semuanya, tidak bisa mengawasi langsung kepada semua pihak yang terkait," katanya.
Oleh karena itu, Hadi meminta peran aktif dari siswa dan orangtua/wali serta guru di sekolah (SMP dan SMA/SMK) agar PPDB berjalan lancar.
"Guru dan orang tua ini kunci keberhasilan PPDB, terutama menyangkut integritas para penyelenggara di sekolah," katanya.
Menurutnya, guru SMP (sekolah asal siswa) harus maksimal dalam menyosialisasikan informasi apapun yang diperlukan terkait proses tersebut. Sosialisasi harus betul-betul dilakukan wali kelas di SMP, karena orang tua pasti ada keterbatasan informasi.
"Jika ada orang tua atau siswa yang tidak bisa akses internet, harus dibantu oleh sekolah," katanya.
Hadi mengatakan, guru di SMA/SMK (sekolah yang dituju) pun, memiliki peran yang tak kalah penting terutama menyangkut integritas. Berkaca dari pengalaman PPDB tahun-tahun sebelumnya, ia berpendapat persoalan-persoalan akan muncul di ujung tahapan seleksi siswa baru tersebut.
"Setengah prestasi ini harus sampai ke ujung. Tahun-tahun sebelumnya, PPDB bermasalah di ujung, penyimpangan-penyimpangan banyak diketahui setelah pengumuman," katanya.
Hadi berpesan, agar para penyelenggara di bagian hilir ini mampu menjaga marwah dan citra pendidikan Jawa Barat dengan memiliki integritas yang baik.
"KCD, kepala sekolah, guru, orang tua agar menjaga harkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan PPDB," katanya.
Hadi menegaskan, jika masih ditemukan persoalan terutama yang melanggar hukum, maka akan ada sanksi tegas hingga pemidanaan. Terlebih, Tim Sapur Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang terdiri ari kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah akan memantau langsung pelaksanaan PPDB tersebut.
Tim Saber Pungli, kata dia, memiliki jaringan sampai ke kecamatan, apalagi di era keterbukaan informasi sekarang ini. "Mereka paham dengan seluk beluk penanganan hukum. Jadilah insan yang baik, jangan lakukan hal-hal di luar kewenangan kita, karena ada Saber Pungli," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
