REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan draf RUU Pemilu mengatur soal keserentakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan pemilihan anggota DPRD provinsi dan pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota. Rencananya, penyerentakan baru akan dimulai 2027 mendatang.
Alasannya, agar tidak ada masa jabatan kepala daerah yang berkurang. "Kita ingin tetap seluruh masa jabatan kepala daerah baik bupati wali kota dan gubernur masa jabatannya lima tahun," kata Saan dalam diskusi daring, Ahad (7/6).
Kendati demikian, Saan mengatakan hal tersebut belum menjadi keputusan resmi. Ia menuturkan seharusnya pilkada diserentakan pada 2024.
Namun, ia menilai perlu adanya normalisasi pilkada sehingga pilkada baru diserentakan pada 2027. "Jadi 2022 masih ada keinginan untuk pilkada, 2023 masih ada keinginan pilkada," jelasnya.
Sedangkan pada 2024 mendatang, Saan menjelaskan pelaksanaan pemilu tidak akan jauh berbeda dengan pemilu 2019 lalu. Pemilu serentak 2019 lalu terdiri dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR RI, pemilihan anggota DPD RI, pemilihan anggota DPRD provinsi, dan pemiliham anggota DPRD kabupaten/ kota.
Di dalam pasal 4 draft RUU Pemilu yang diunggah laman rumahpemilu.org, pemilu dibagi menjadi dua, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional yaitu terdiri dari pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu anggota DPR, dan pemilu anggota DPD. Sedangkan pemilu daerah terdiri dari pemilu gubernur dan wakil gubernur/bupati dan wakil bupati/ wali kota dan wakil wali kota.
Kemudian di pasal 5 draft RUU Pemilu, pemilu nasional dan pemilu digelar lima tahun sekali. Pemilu nasional diselenggarakan dua tahun setelah pemilu daerah. Sedangkan pemilu daerah diselenggarakan tiga tahun setelah pemilu nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika