REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta Divisi Propam Mabes Polri bersama Komnas HAM untuk turun menyelidiki kasus tertembaknya Syarifudin dan Firman, dua warga Kecamatan Poso Pesisir Utara, yang meninggal. Ia menilai penyelidikan gabungan ini perlu lantaran penembakan diduga dilakukan oleh aparat dari Sulteng.
“Komisi III DPR meminta agar Komnas HAM turun tangan untuk melakukan penyelidikan secara tersendiri, agar nanti kedua hasil penyelidikan dari hasil internal Polri dan Komnas HAM bisa dibandingkan,” ujar Arsul melalui pesan tertulis yang diterima Republika, Kamis (4/6).
Arsul mengatakan, penyelidikan bersama Komnas HAM diperlukan untuk menjamin penyelidikan kasus ini juga untuk meyakinkan DPR maupun publik. Ia meminta agar Pimpinan Polri secara khusus memberikan atensi terhadap kasus tertembak dan meninggalnya kedua warga di Poso tersebut.
Menurut wakil ketua MPR RI itu, jika penyelidikan hanya dilakukan secara internal saja maka akan ada kecenderungan publik tidak percaya, meski hasilnya merupakan fakta yang sebenarnya. Namun, Arsul meyakini Kapolri Jenderal Idham Azis akan menangani kasus tersebut secara serius untuk menjaga citra baik Polri.
Jika kasus tersebut merupakan salah tembak dan dua korban warga tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan terorisme maupun kejahatan lainnya, Arsul meminta Polri perlu meminta maaf secara terbuka dan memberikan ganti rugi. “Polri harus minta maaf dan memberi ganti rugi kepada korban,” ujar Sekretaris Jenderal PPP.
Dua warga sipil tewas usai ditembak orang tak dikenal (OTK) di Poso Pesisir Utara, Sulawesi Tengah, Selasa (2/6) lalu. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes (Pol) Ahmad Ramadhan melalui video telekonferensi, Rabu (3/6).
"Benar telah terjadi penembakan warga Poso di Pesisir Utara pada Selasa, 2 Juni 2020, yang mengakibatkan dua warga meninggal dunia," ujar Ramadhan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
