REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta enam kabupaten yang menjadi lumbung pangan melakukan percepatan masa tanam padi. Enam daerah yang dimaksud adalah Bojonegoro, Jember, Ngawi, Nganjuk, Tuban, dan Tulungagung. Percepatan masa tanam dimaksudkan untuk mengantisipasi krisis pangan akibat telah memasuki musim kemarau, dan belum berakhirnya wabah Covid-19.
“Prediksi BMKG, dalam beberapa bulan kedepan akan terjadi kemarau panjang. Percepatan sebagai langkah antisipasi bersama, jangan sampai telat. Bulan Juni ini harus sudah mulai masuk tanam kembali,” kata Khofifah di Surabaya, Rabu (3/6).
Menurut Khofifah, apabila petani mulai menanam benih, maka ketika memasuki kemarau, tanaman padi tersebut sudah besar sehingga tidak lagi membutuhkan banyak air. Dengan adanya percepatan tanam, lanjut Khofifah, petani dapat menanam dan memanen tiga kali per tahun. Namun, apabila terlambat tanam, maka petani akan menghadapi ancaman kekurangan air pada musim kemarau ini.
“Alhamdulillah seluruhnya (enam kepala daerah) siap mengawal dan memonitor jalannya masa tanam sehingga diharapkan Provinsi Jatim tetap menjadi lumbung pangan nasional,” ujar Khofifah.
Pada semester I 2020 Jatim memiliki lahan panen seluas 1.120.153 hektare. Sedangkan untuk produksi padi pada semester I ini diperkirakan mencapai 6.185.310 ton gabah kering giling atau setara dengan 4.066.348 ton beras. Potensi konsumsi Jatim diperkirakan mencapai 2.133.143 ton beras. Sehingga pada Semester I 2020 ini surplus beras Jatim diperkirakan mencapai 1.933.205 ton beras.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, percepatan ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Pemprov Jatim bersama pemerintah daerah juga diakuinya akan melakukan pengawasan pendistribusian benih dan penyaluran pupuk subsidi kepada petani.