REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan KPK telah meluncurkan aplikasi bernama 'Jaga Bansos' untuk memelototi penyaluran bantuan sosial di tengah pagebluk Covid-19 agar makin tepat sasaran. Aplikasi ini bisa diunduh melalui Appstore bagi pengguna iOS dan Playstore bagi para pengguna platform Android.
Menurut Firli, aplikasi ini merupakan kerja sama dengan kementerian serta lembaga terkait. "Hari ini kita luncurkan salah satu aplikasi yang dibangun oleh KPK yaitu Jaga Bansos," kata Firli dalam konferensi pers melalui kanal Youtube KPK, Jumat (29/5).
Dia mengatakan, hasil monitoring KPK setidaknya ada 8.978.580 kepala keluarga yang menjadi penerima bansos dengan 10 provinsi terbanyak adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, dan Aceh. Sehingga dengan diluncurkannya aplikasi ini, diharapkan semua bantuan sosial bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi rakyat.
"Kita sama-sama ingin menjamin bansos tepat sasaran, tepat guna, dan tidak ada penyimpangan," ujar dia.
Dalam kesempatan sama, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyebut masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau bakal menerima bansos tunai dari pemerintah sekaligus untuk tiga bulan. Hal ini disebut Juliari telah mendapat persetujuan langsung dari Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas. "Kami dapat persetujuan Pak Presiden, ini sekaligus kami ingin melaporkan, sekitar 400 ribu kepala keluarga di wilayah terpencil bansos tunai akan kami salurkan tiga tahap sekaligus," kata dia.
Adapun sekali penerimaan dalam tiap tahap nilainya sebesar Rp600 ribu. Sehingga, masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau ini akan langsung menerima bantuan sosial tunai sebanyak Rp1,8 juta. Juliari mengatakan kendala logistik menjadi alasan mengapa bansos tunai tersebut diberikan secara langsung. "Kadangkala harus menyeberang perahu di pedalaman desa Kalimantan. Sehingga persetujuan Presiden Jokowi sangat membantu kami dan PT POS Indonesia sebagai penyalur," ungkap dia.
"Sehingga saudara-saudara kita yang tinggal di wilayah terpencil tidak perlu datang lagi ke tempat yang sama untuk mendapatkan haknya," ujarnya.
Juliari kemudian mengaku ada kesulitan dalam pemberian bansos tunai ini utamanya untuk penerima di luar wilayah Jabodetabek. Di tengah pagebluk Covid-19 ini, kata ia, Kemensos baru menyelesaikan tahap pertama pemberian bantuan sosial tunai ini. Alasannya, pemberian bantuan ini dianggap lebih sulit karena pihaknya harus berkoordinasi dengan ratusan wilayah di Indonesia.
"Ini agak lebih complicated menyangkut wilayah Sabang sampai Merauke minus Jabodetabek dan kami juga harus berkoordinasi dengan 500 kabupaten dan kota. Sehingga tidak semudah pelaksanaan bansos sembako," ungkapnya.
Sementara terkait dengan bansos sembako di wilayah Jabodetabek, Juliari mengatakan untuk tahap pertama dan tahap kedua sudah selesai 100 persen. Sementara tahap ketiga kini tengah berjalan 80 persen dan akan bersiap masuk ke tahap selanjutnya.
Dia memaparkan, selama tiga bulan, ada ada enam tahap pembagian. Mensos Juliari mengatakan, dari enam tahap tesebut, para penerima manfaat akan mendapatkan empat kali paket sembako dan dua kali bantuan sosial beras Bulog sebanyak 25 kilogram.
"Indeksnya tetap Rp600 ribu per bulan. Jadi empat kali paket sembako dan dua kali berupa beras dengan target keluarga yang sama," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika