REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disarankan menggandeng pemerintah daerah lainnya, terutama wilayah Bodetabek, untuk membendung arus balik pemudik dan urbanisasi perantau ke Jakarta dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini disampaikan pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Djoko Setijowarno.
"Saya menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak daerah lainnya terutama Banten dan Jawa Barat terkait wilayah Bodetabek dalam rangka menghadang arus balik dan gelombang urbanisasi," ujarnya saat dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, langkah tersebut juga penting agar para pemudik dan perantau yang tidak bisa masuk Jakarta, lantas menjadikan wilayah penunjang seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai batu loncatan untuk bisa masuk ke ibu kota.
"Meskipun saya memahami bahwa koordinasi antara pemerintah daerah kurang efektif. Namun upaya DKI Jakarta merangkul para pemimpin daerah di Bodetabek justru dipandang lebih efektif," katanya.
Djoko juga menambahkan kalau Jakarta saja sudah melarang pemudik dan perantau kembali masuk Jakarta, alangkah baiknya jika para pemimpin daerah di Bodetabek memberlakukan kebijakan pelarangan yang sama.
"Pemerintah Bodetabek cukup mengikuti saja pedoman pelarangan arus balik tersebut secara tepat dengan melarang atau mempersulit masuk pemudik dan perantau ke daerahnya masing-masing serta membantu aparat DKI Jakarta dan pemerintah pusat melakukan operasi penyekatan pemudik serta perantau di seluruh wilayah Jabodetabek," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengantisipasi arus balik warga ke Jabodetabekd engan memperbanyak titik penyekatan atau check point untuk mengantisipasi penyebaran kembali Covid-19 setelah Lebaran.
Dia meminta satgas dan aparat keamanan yang bertugas di titik penyekatan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan memberlakukan karantina pribadi bagi pemudik yang masuk ke wilayah Jakarta untuk menghindari klaster baru penyebaran Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika