REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagian besar masyarakat merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan wabah Covid-19. Hal tersebut didapatkan dari hasil survei yang dilaksanakan Puslitbangdiklat Radio Republik Indonesia (RRI) dengan Indo Barometer pada 12-18 Mei lalu.
"Survei ini menemukan, sebagian besar responden, 53,8 persen, menilai bahwa kebijakan penanganan masalah wabah Covid-19 oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak puas," ungkap Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari kepada Republika, Selasa (26/5).
Qodari menjelaskan, lima alasan tertinggi responden menjawab tidak puas. Pertama, 17,3 persen responden merasa Jokowi inkonsisten dalam membuat kebijakan. Kedua, 10,7 persen responden merasa pemerintah pusat lamban dalam mendistribusikan bantuan sosial. Kemudian 10,1 persen responden merasa data penerima bantuan tidak akurat.
"Penanganan secara umum dirasakan lambat oleh 10,6 persen responden. Kemudian 8,9 persen responden merasa kebijakan Presiden dan pembantunya sering berbeda," kata dia.
Terdapat dua masalah pokok yang saling terkait dari jawaban responden yang tidak puas, yakni soal bantuan sosial dan kebijakan yang inkonsisten. Melihat hasil survei opini masyarakat tersebut, Qodari merekomendasikan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf untuk mengubah kinerjanya dalam penanganan masalah Covid-19.
Puslitbangdiklat RRI dengan Indo Barometer melakukan survei ini di tujuh provinsi di Indonesia, yakni di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatra Utara, dan Sulawesi. Menurut Qodari, tujuh provinsi itu setara dengan 64,9 persen populasi nasional.
Survei Jurnalisme Presisi itu dilaksanakan pada 12-18 Mei 2020. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quota and purposive sampling dengan 400 responden tersebar secara proporsional. Margin of error sebesar kurang lebih 4,90 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
"Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara via telepon seluler menggunakan kuisioner. Data telepon seluler responden diambil secara acak dari nomor telepon seluler di Indo Barometer dair hasil survei nasional, pileg, pilkada, dan quick count di setiap wilayah di masa sebelumnya," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika