Selasa 26 May 2020 06:30 WIB

Pengamat: Sulit Membendung Orang tidak Kembali ke Jakarta

Surat izin keluar masuk DKI Jakarta tidak berhasil menekan datangnya gelombang orang.

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Nidia Zuraya
Sejumlah pemudik dari Jakarta menunggu bus untuk dipulangkan kembali ke Jakarta di Gerbang Tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5) dini hari. Sekitar 200 pemudik yang menggunakan jasa travel tanpa izin beserta kendaraan pribadi terkena razia penyekatan dan akan dikembalikan ke Jakarta
Foto: Republika/Thoudy Badai
Sejumlah pemudik dari Jakarta menunggu bus untuk dipulangkan kembali ke Jakarta di Gerbang Tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (23/5) dini hari. Sekitar 200 pemudik yang menggunakan jasa travel tanpa izin beserta kendaraan pribadi terkena razia penyekatan dan akan dikembalikan ke Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fenomena usai Lebaran di mana masyarakat dari berbagai daerah berangkat ke DKI Jakarta dinilai sulit dibendung. Padahal,  fenomena tersebut dianggap meningkatkan ancaman meluasnya potensi penularan Covid-19.

"Urbanisasi atau pemudik tidak mungkin bisa dibendung atau dilarang kembali ke Jakarta," ujar Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga saat dihubungi Republika.co.id, Senin (25/5).

Baca Juga

Selama ini, berbagai operasi yustisi maupun dengan surat izin keluar masuk DKI Jakarta  dinilainya tak berhasil menekan atau melarang datangnya gelombang masyarakat.

Ia mengatakan, persoalan urbanisasi terutama setelah lebaran sudah menjadi perkara klasik bagi Ibu Kota. Fenomena ini mulai terjadi di Jakarta sejak 1970-an ketika pembangunan besar-besaran dilakukan di Jakarta.

"Sampai sekarang pembangunan masih terkonsentrasi di Jakarta sehingga masyarakat tetap akn menyerbu Jakarta, ada atau tidak ada pandemi Covid-19," ujar dia.

Maka itu, untuk mencegah fenomena arus balik, pemerintah daerah (pemda) dituntut untuk berperan. "Pemda asal pemudik, baik pemprov dan pemerintah kota maupun kabupaten harus segera menyiapkan lapangan kerja baru," kata Nirwono.

Ia mengatakan, program yang dapat disiapkan dapat berupa program padat karya, baik di bidang Infrastruktur, pertanian atau potensi lokal yang ada. Dengan demikian, para pemudik dapat mempertimbangkan kembali untuk tidak perlu segera kembali ke Jakarta.

Program yang harus disiapkan di daerah, kata Nirwono juga bukan hanya sekadar program bantuan sosial. Sebab, jika tidak adak peluang lapangan kerja di daerah, dapat dipastikan para pemudik akan segera kembali ke Jakarta

"Jadi persoalannya bukan hanya penanganan pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 tetapi terpenting penyediaan lapangan kerja yang memadai di daerah-daerah asal pemudik," kata Nirwono.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengimbau masyarakat yang saat ini telah berada di luar Jakarta tak kembali ke ibu kota selama pandemi virus corona masih berlangsung. Yuri mengatakan kembalinya warga dari daerah ke Jakarta dan kota sekitarnya, salah satu episentrum terbesar penularan corona, menjadi masalah tersendiri dalam penanganan Covid-19.

"Setelah lebaran kadang-kadang pun juga harus kembali ke tempat kerja, kembali ke kota tempat mencari nafkah. Ini juga menjadi problem tersendiri buat kita," kata Yurianto di Graha BNPB, Jakarta, Ahad (24/5) lalu.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement