REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemerintah hati-hati sebelum memutuskan untuk melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sebuah daerah. Ia menuturkan prinsip kehati-hatian tersebut perlu dilakukan sama seperti
sebelum memutuskan sebuah daerah diijinkan menjalankan PSBB.
"Salah satu yang penting diperhatikan adalah angka perkembangan pasien positif Covid-19 yang masih fluktuatif ketika kita melihat data harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19," kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin (11/5).
Selain itu, Puan menambahkan, data lain menunjukkan bahwa kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari. Oleh karena itu dirinya menilai sangat penting agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisa secara cermat.
"Sebab kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkannya," ujarnya.
Mantan Menko PMK itu menuturkan, pelonggaran PSBB tersebut bukan soal memilih mana yang diprioritaskan antara ekonomi atau kesehatan, melainkan mencari keseimbangan bagaimana kedua roda itu tetap bergerak seiringan di tengah pandemi Covid-19. Kendati demikian, Puan berharap apa pun kebijakan yang nantinya diputuskan, pemerintah harus mensosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi, sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat.
Selain itu perlu adanya kedisiplinan, solidaritas, empati dan konsisten dari masyarakat dalam menanggulangi pandemi Covid-19. "Hal ini dikarenakan penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika