REPUBLIKA.CO.ID, BANYUMAS -- Jumlah pemudik yang masuk wilayah Kabupaten Banyumas, masih terus naik. Dari pemantauan petugas gabungan dari TNI, Polri dan Dishub di posko perbatasan, pada Ahad (3/5) siang hingga malam ada 61 pemudik yang terjaring petugas.
''Mereka terjaring petugas empat posko perbatasan yang didirikan, antara lain di Tambak, Sokaraja, Wangon dan Ajibarang," kata Kepala Dinas Perhubungan Agus Nurhadi, Senin (4/5).
Dia menyebutkan, jumlah itu mengalami kenaikan dibanding hari-hari sebelumnya. ''Dua hari lalu hanya tercatat 37 pemudik, kemarin 43 orang, dan sekarang 61 pemudik. Jadi jumlahnya masih terus meningkat,'' katanya.
Menurutnya, dari jumlah pemudik sebanyak 61 orang tersebut, dua orang langsung diantar ke GOR Satria Purwokerto untuk menjalani karantina karena datang dari daerah PSBB. Sedangkan lainnya, akan menjalani karantina mandiri di rumah.
''Tapi untuk pemudik yang pulang, barusan saya mendapat laporan ada yang tidak diterima oleh lingkungannya. Karena itu akan kita jemput untuk menjalani karantina di GOR dulu,'' ujarnya.
Dia menyebutkan, jumlah pemudik yang terjaring di posko, adalah pemudik yang melintas di jalan utama. Dia memperkirakan ada cukup banyak pemudik baik dengan menggunakan mobil travel, carter, maupun pribadi, yang memanfaatkan jalur tikus atau alternatif.
''Misalnya, pemudik dari arah barat bisa melalui Krajan maupun Banjaranyar, dari arah selatan melewati Dermaji, Gumelar kemudian Kracak Ajibarang, Dari arah Timur melewati Padamara,'' katanya.
Terkait jalur tikus itu, Bupati Banyumas Banyumas Achmad Husein mengintruksikan agar Gugus Tugas Desa yang desanya melintas jalur alternatif, agar melakukan pengawasan agar pemudik bisa terdata dan mudah pengawasannya. ''Bila memungkinkan, Gugus Tugas Desa bisa melarang mobil luar kota melintas di jalan desanya,'' katanya.
Kapolesta Banyumas Kombes Pol Whisnu Caraka, mendukung instruksi Bupati yang memerintahkan Gugus Tugas Desa ikut mengawasi jalur tikus yang ada di wilayahnya. ''Hal ini perlu dilakukan mengingat keterbatasan personel baik Polri, TNI maupun Dinas Perhubungan,'' katanya.