REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengapresiasi kebijakan Presden Joko Widodo yang secara resmi melarang mudik selama pandemi corona belum tertangani. Irwan berharap, dengan larangan dari presiden, jumlah perantau Sumbar yang pulang kampug menurun dan penanganan covid-19 di Sumbar bisa lebih cepat.
"Terima kasih kepada Presiden sudah menurunkan larangan mudik. Mudah-mudahan semakin menurun jumlah orang pulang kampung," kata Irwan Prayitno di Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (21/4).
Irwan menambahkan, Pemprov Sumbar beberapa minggu yang lalu telah mengeluarkan suat edaran untuk meminta perantau tidak pulang kampung. Karena kepulangan perantau berpotensi menambah penyebaran virus corona di Sumbar.
Tapi kenyataannya, terhitung sejak 31 Maret lalu, jumlah orang masuk Sumbar yang mana rata-rata adalah perantau, tetap tinggi. Hingga hari ini orang masuk Sumbar sudah mencapai angka 100 ribu lebih sejak 31 Maret.
Irwan mengatakan, perantau harus menahan diri untuk tetap berada di daerah perantauan masing-masing. Kecuali bila kondisi sudah sangat tidak memungkinkan, perantau yang pulang kampung tetap memperhatikan protokol kesehatan yakni isolasi mandiri di rumah atau isolasi di tempat karantina yang sudah disediakan pemerintah daerah.
"Sebaiknya tetap di rantau kalau masih sayang orang di kampung, sayang orang tua jangan pulang dulu," ujar Irwan Prayitno.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang seluruh masyarakat untuk mudik ke kampung halaman menjelang bulan Ramadhan di tengah pandemi corona. Sebelumnya, larangan mudik ini hanya diberlakukan kepada ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN untuk mencegah penyebaran virus corona di berbagai daerah.
“Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas lanjutan pembahasan antisipasi mudik di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4).
Jokowi meminta seluruh jajarannya menyiapkan pelaksanaan larangan mudik tersebut. Berdasarkan hasil kajian di lapangan dan juga survei dari Kementerian Perhubungan, sebanyak 24 persen masyarakat masih bersikeras untuk tetap melakukan mudik meskipun sebelumnya sudah ada imbauan dari pemerintah agar tak kembali ke kampung halaman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
