REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Illiza Sa’aduddin meminta dalam masa pendemi Covid-19 Pemerintah harus lebih teliti mengenai anggaran. Terutama mana anggaraan yang mungkin untuk dipotong. Dia menyarankan anggaran jangan dipaksakan semua dipukul rata bisa dipotong.
"Dalam hal ini saya protes adanya pemotongan anggaran BOS, kan bisa anggaran lain seperti infrastruktur, perjalanan dinas, bimtek dan lainnya yang tidak mungkin dilakukan dalam pada masa pandemi covid-19 ini," keluh Illiza Ahad (19/4).
Apalagi, kata Illiza, gaji honorer guru kisaran Rp 400 ribu sampai dengan Rp 500 ribu per bulan. Atau ada yang Rp 1 juta lebih. Hal ini akan menambah sakit dan kondisi mereka lebih memprihatinkan di masa pandemi covid-19. Seharusnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bisa mempertahankan bahkan memperjungakan dan tidak boleh lepas tangan dalam hal ini.
"Kalau seperti ini meraka guru honorer tidak mendapatkan gaji atau honor malah akan memperburuk ekonomi dan mengganggu proses belajar dan mengajar," ungkap Illiza.
Oleh karena itu, Illiza mengaku sangat mendukung penuh hak dan kesejahteraan guru. Apalagi dalam kondisi sulit saat ini, di saat guru harus lebih kreatif mencari cara memberikan hak anak-anak didik demi menyelamatkan generasi ke depan di tengah pandemi Covid 19. "Maka seharusnya para guru lebih didukung dan dibina oleh pemerintah demi menjaga kualitas pendidikan kita di tanah air bukan sebaliknya," tegasnya.