REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjelaskan tentang pengaturan operasi kapal Public Service Obligation (PSO) penumpang dan perintis di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh suatu wilayah akibat pandemi Covid-19.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan, pengaturan operasi kapal PSO penumpang atau barang dilakukan jika pemerintah daerah telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk menerapkan PSBB sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 terkait PSBB dengan juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat daerah terkait produktivitas kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.
“Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 pasal 11. Sedangkan pengendalian kegiatan transportasi pada daerah PSBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 untuk transportasi laut, yaitu Kapal Penumpang dengan pembatasan 50 persen dari jumlah kapasitas tempat duduk atau tempat tidur dengan penerapan physical distancing,” kata Wisnu di Jakarta, dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Sabtu (18/4).
Untuk itu, dia meminta, agar para Syahbandar/Otoritas Pelabuhan/Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)/Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk kepastian bahwa wilayahnya telah menerapkan PSBB sesuai PP Nomor 21 Tahun 2020.
Dikatakan Wisnu, dalam masa PSBB, kapal penumpang dapat diizinkan untuk mengangkut kargo dengan beberapa ketentuan. “Adanya keterbatasan jumlah kapal kargo yang memasuki daerah PSBB sehingga harus menggunakan kapal penumpang, untuk mengangkut logistik dukungan penanganan dan pencegahan Covid-19, untuk mengangkut logistik bahan kebutuhan pokok, barang penting dan esensial, serta pemuatan kargo di atas kapal penumpang wajib memperhatikan keamanan stabilitas kapal," ujar Wisnu.
Sedangkan untuk Kapal PSO Penumpang kelas ekonomi dan kapal angkutan perintis juga dapat diizinkan beroperasi dalam masa PSBB dengan memperhatikan 3 (tiga) hal. Yakni, pembatasan yaitu 50 persen dari jumlah kapasitas tempat duduk, untuk mengangkut logistik dukungan penanganan dan pencegahan covid-19; dan untuk mengangkut logistik bahan kebutuhan pokok, barang penting dan esensial.
Selain itu, Wisnu mengatakan, dalam masa PSBB pengoperasian pelabuhan juga diizinkan tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati. Adapun ketentuan tersebut yaitu melakukan bongkar muat logistik dukungan penanganan dan pencegahan Covid-19, melakukan bongkar muat barang ekspor/impor, barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang esensial, mengurangi kepadatan pemusatan petugas/pekerja/pengunjung pelabuhan dengan penerapan physical distancing, serta kegiatan operasi kapal, stevedoring, cargodoring dan delivery tetap diizinkan dilaksanakan dengan penerapan physical distancing.
Sementara dalam hal pemda telah menyatakan untuk menutup pelayanan kapal penumpang dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, Wisnu meminta, kepada para Syahbandar/Otoritas Pelabuhan/KSOP/UPP bersama dengan pemerintah daerah untuk segera memberitahukan kepada perusahaan pelayaran operator kapal-kapal penumpang yang singgah di oelabuhan dalam wilayah kerjanya untuk memastikan pelabuhan-pelabuhan tujuan/singgah kapal-kapal yang dioperasikan terdampak atau tidak terdampak pada pembatasan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Daerah, sebelum menjual tiket kepada masyarakat.
Jika pembatasan bersifat untuk seluruh penumpang, maka disarankan agar operator kapal mengajukan omisi pelabuhan singgah tersebut, mengurangi frekuensi voyage dan melakukan deviasi dan atau omisi sebagai langkah efisiensi operasional kapal di masa tidak ada penumpang.
“Tetapi jika pembatasan dilakukan untuk penumpang dengan KTP selain daerah tersebut, maka penjualan tiket oleh operator kapal hanya dibuka untuk penumpang dengan KTP daerah tersebut,” katanya.
Wisnu mengatakan, bila suatu daerah tidak membatasi penumpang yang boleh naik atau turun di pelabuhan daerah tersebut, maka diminta operator kapal penumpang untuk mengurangi jumlah kapasitas angkut menjadi 50 persen dalam rangka social/khysical distancing. “Operator kapal penumpang agar mengurangi frekuensi voyage dan melakukan deviasi dan atau omisi sebagai langkah efisiensi operasional kapal di masa pembatasan penumpang akibat penanggulangan wabah Covid-19,” tuturnya.
Wisnu juga meminta, kepada operator kapal penumpang melakukan pengaturan pengoperasian kapal dengan menunggu di pelabuhan (portstay) dalam rangka efisiensi biaya operasi dan rasionalisasi dengan mempertimbangkan jumlah penumpang dan pengiriman barang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika