Ketika mengumumkan keringanan kredit bagi masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi Covid-19 pada Selasa (24/3), banyak anggota BMT, yang memiliki arus kas baik, meminta untuk menunda pembayaran angsuran. Walaupun OJK mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 yang mengatur res truk turisasi kredit, aturan itu ditujukan bagi perbankan dan leasing bukan BMT.

Kedua, bermunculan di berbagai daerah adanya surat dari kepala desa atau aparat lokal terkait pelarangan penagihan angsuran atau cicilan ke warga mereka dan disertai penutupan beberapa tempat seperti pasar. Akibatnya, repayment rate mengalami penurunan tajam.

Selain itu, penerapan physical distancing berdampak sulitnya BMT mengumpulkan anggota. Khususnya, BMT yang menerapkan pembiayaan kelompok. Tanpa pertemuan kelompok, angsuran pun 'libur'.

Ketiga, dari sisi keuangan secara umum. Sudah terjadi penarikan tabungan oleh anggota karena kebutuhan selama pandemi dan konsumsi yang meningkat untuk menjaga imunitas tubuh. Diperparah pekerja informal dan UMKM yang tidak bisa beraktivitas lagi.

Informasi yang diterima, dalam sebulan ada BMT yang mengalami penarikan tabungan sampai Rp 1 miliar. Angsuran pembiayaan mulai tersendat, khususnya UMKM, tetapi pekerja formal masih lancar sampai saat ini. Hampir semua BMT melakukan selective lending.

Pembiayaan diberikan kepada sektor yang tidak terkena dampak Covid-19 dan pekerja di sektor formal seperti PNS. Pada sisi cadangan likuiditas, sudah terbatas untuk beberapa waktu ke depan.

Kondisi ini tidak sama antara satu BMT dan yang lain. Ada yang mampu bertahan untuk beberapa bulan ke depan, tetapi tak sedikit yang bertahan beberapa pekan saja akibat penarikan tabungan.

Kekhawatiran juga timbul pada bulan Ramadhan. Anggota BMT umumnya menarik tabungan untuk persiapan Idul Fitri. Secara umum, pendapatan BMT juga menurun selama pandemi ini. Keempat, pada aspek operasional. BMT mulai mengurangi hari dan jam kerja. Terakhir, menjaga moral dan kesehatan pegawai BMT dari Covid-19

Ikuti Whatsapp Channel Republika