REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI mengungkap keuntungan dan kerugian jika Pekan Olah raga Nasional (PON) XX Papua digelar tepat waktu atau diundur akibat pandemi Covid-19.
Paparan Kemenpora diutarakan saat menggelar rapat kerja virtual dengan Komisi X DPR-RI, Selasa (14/4). Selain membahas PON, pertemuan tersebut sekaligus membicarakan Pekan Paralimpik Nasional Papua.
Dalam bahan presentasi yang diterima Republika, Kemenpora sudah menyiapkan dua skema penyelenggaraan yakni tetap digelar Oktober 2020 atau berpindah waktu ke Oktober 2021. Menurut Kemenpora, keunggulan pertama jika PON dan Peparnas dihelat tepat waktu adalah acara lebih bergengsi karena sesuai rencana awal dan momentum politis terpenuhi.
Keuntungan kedua, ajang tersebut dapat meningkatkan integritas Papua sebagai tuan rumah penyelenggara. Lalu pada keunggulan ketiga, PON tidak berbenturan dengan ajang olah raga nasional dan internasional jika tepat waktu.
"Puncak kompetisi olah raga prestasi pun terlaksana bagi para atlet yang telah berlatih dan mempersiapkan diri,” demikian keuntungan keempat yang disampaikan Kemenpora.
Di sisi lain, Kemenpora juga menjabarkan kerugian jika PON dan Peparnas dilaksanakan tepat waktu sesuai rencana awal. Wabah virus corona yang belum mereda ternyata mempengaruhi persiapan kedua ajang olah raga terbesar di Indonesia tersebut, terutama dalam pembangunan venue.
Lalu, Kemenpora belum merevisi kebutuhan tambahan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, sehingga pengadaan peralatan pertandingan belum terpenuhi.
"Mungkin akan terjadi pengurangan jumlah cabang olah raga yang akan dipertandingkan. Terakhir, bisa menjadi penyebaran virus corona kepada para atlet karena masih dimungkinkan bagi yang sudah pernah menderita Covid-19 dapat terkena kembali," ujarnya.
Memerhatikan berbagai kemungkinan, Kemenpora sempat merencanakan penundaan PON dan Peparnas pada Maret 2021. Tetapi, anggaran APBD yang belum keluar pada Maret 2021 menjadi alasan utama rencana cadangan berubah. Oleh sebab itu, Oktober 2021 dipilih sebagai alternatif.
Keuntungan penyelenggaraan pada Oktober 2021 lebih mengutamakan penanganan pandemi virus corona. “Fokus perhatian dan anggaran dapat lebih diutamakan untuk penanganan wabah virus corona dengan satu catatan proses penyelesaian venue tetap berlanjut meski ada keterbatasan,” katanya.
Menurut Kemenpora, sektor anggaran juga dapat disiapkan lebih matang. Kemenpora menyatakan, pengajuan anggaran tambahan Pemprov Papua tetap bisa dilakukan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Selain itu, logistik dapat lebih mumpuni karena memiliki banyak waktu.
Kendati demikian, Kemenpora memperkirakan penundaan PON dan Peparnas dapat menimbulkan gesekan politik jika tidak disosialisasikan secara komprehensif. Kemudian bagi atlet dan pemangku kepentingan olah raga, penundaan diperkirakan bakal mengganggu pola pembinaan dan kompetisi berjenjang.
Terlebih lagi, tahun 2021 terdapat banyak ajang olahraga nasional dan internasional karena bukan PON saja yang ditunda. Penundaan PON dan Peparnas berarti dapat membentur ajang Olimpiade 2020 Tokyo (Juli-Agustus 2021) dan SEA Games 2021 Vietnam (November 2021).
Yang tak kalah genting adalah soal anggaran. Jika venue sudah rampung dibangun pada 2020, pemerintah harus menyiapkan anggaran pemeliharaan sampai tahun 2021. "Dukungan APBN dan APBD tahun anggaran 2021 kapasitas fiskal belum pasti untuk membiayai keseluruhan kebutuhan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
