REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Daerah di Jawa Tengah harus berhitung dengan cermat sebelum memutuskan untuk mengajukan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sejauh ini, opsi tersebut belum akan diambil, kendati PSBB akan segera diperluas di sejumlah daerah di wilayah Jawa Barat.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan, sampai saat ini total kasus Covid-19 di Jawa Tengah yang terkonfirmasi sebanyak 203 orang, 25 di antaranya meninggal dunia dan 19 penderita di antaranya sudah dinyatakan sembuh.
Secara nasional, Jawa Tengah memang berada di posisi ke enam dan sejauh ini pergerakan kasusnya relatif lebih landai. “Ini yang menjadi salah satu alasan bagi beberapa daerah di Jawa Tengah belum memerlukan pengajuan status PSBB,” ungkapnya di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (14/4).
Gubernur mengakui, setelah DKI Jakarta ditetapkan berstatus PSBB, sejumlah daerah di Jawa Barat dan Banten juga menyusul. Salah satu pemicunya karena lonjakan kasus di tiga daerah tersebut memang tinggi.
Ia mencontohkan DKI Jakarta saat ini berada di peringkat teratas dengan jumlah 2.186 kasus, Jawa Barat ada 540 kasus serta Provinsi Banten terdapat 285 kasus. Maka Jawa Tengah belum perlu untuk mengajukan PSBB.
Kendati begitu, lanjutnya, Jawa Tengah juga menyiapkan strategi PSBB dengan baik agar benar-benar terukur, mulai dari bagaimana percepatan persebarannya, kesiapan dukungan atau bantuan pemerintah kepada masyarakat, sistem logistik, distribusi, sistem transportasi sampai sistem keuangannya. “Maka PSBB bukan tujuan, tapi mesti dihitung secara matematis, statistik secara epidemologis sehingga kita perlu pakar untuk membantu memutuskan pengajuan PSBB kepada Kementerian Kesehatan,” tegas Ganjar.
Selain itu, juga belum ada kabupaten maupun kota di Jawa Tengah yang hendak mengajukan penetapan status PSBB. Jawa Tengah sedang mematangkan pendataan masyarakat sebagai salah satu skenario teknis pemberian bantuan dampak pandemi Covid-19.
Terkait dengan bertambahnya daerah di beberapa wilayah Jabodetabek, masih jelas gubernur, Pemprov Jawa Tengah juga terus melakukan pendataan warganya, yang saat ini berada di luar daerah, Jabodetabek khususnya, dalam rangka kepentingan penyaluran bantuan.
Langkah ini sudah dikoordinasikan dengan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat guna percepatan pendataan yang dimaksud. Harapannya nanti tidak ada warga Jawa Tengah yang mudik dan tidak ada orang yang berpotensi untuk membawa virus itu ke daerah asalnya.
Meski begitu, ia menegaskan hal tersebut bukan stigmatisasi, tapi karena memang situasinya tidak bisa tahu siapa yang bisa membawa dan menyebarkan virus tersebut. Maka Jawa Tengah ini dalam rangka membantu Jakarta, Jawa Barat agar semua berjalan dengan lancar. “Sekarang ini berbagai komunitas warga Jawa Tengah yang ada di Jakarta dan Jawa Barat juga sudah bergerak melakukan pendataan tersebut,” tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika