REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan mendorong percepatan pemuktahiran data penerima bantuan langsung tunai (BLT) agar bantuan tepat sasaran. Sebab, data yang dimiliki Kemensos mungkin belum menyertai beberapa kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak berhak menjadi berhak memperoleh bantuan sosial akibat dampak Covid-19. 

Menurut dia, BLT akan membuat penerima bantuan lebih fleksibel memanfaatkan dukungan dana dari pemerintah itu untuk belanja yang lebih prioritas. "Jadi, atas dasar fleksibilitas dan prioritas kebutuhan, skema tunai lebih optimal mengurangi beban masyarakat dibandingkan cashless," ," katanya dihubungi di Jakarta, Senin (13/4).

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari Batubara memperkirakan jumlah penerima BLT di luar Jabodetabek mencapai sekitar sembilan juta keluarga. Data itu, lanjut dia, diperoleh dari data terpadu Kementerian Sosial.

Penerima BLT itu merupakan keluarga yang belum pernah menerima bantuan sosial lain Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, ataupun Kartu Prakerja. Kementerian Sosial akan menggandeng demerintah daerah untuk pemutakhiran data penerima BLT.

Sebanyak 4,1 juta warga di Jabodetabek akan mendapatkan paket sembako senilai Rp600 ribu per bulan diberikan selama tiga bulan mulai April ini. Sedangkan, sekitar 9 juta keluarga terdampak Covid-19 mendapatkan BLT sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan untuk yang berada di luar Jabodetabek.

Ikuti Whatsapp Channel Republika