REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah diminta melakukan pencegahan, perlindungan dan penanganan terhadap dampak Covid-19 yang terpadu, terstruktur, dan masif.
"Harapan saya untuk pemerintah setiap mengambil kebijakan tolong dipikirkan dampak sosialnya sehingga kebijakan Anda benar menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," kata Direktur Lembaga Kajian Masyarakat (LEKAT), Abdul Fatah, di Jakarta, Ahad (22/3).
Fatah mengatakan, wabah dan dampak Covid-19 sudah mulai merasup di urat nadi kehidupan masyarakat. Setiap saat masyarakat dihantui dengan ketakutan karena jumlah penderita yang terus bertambah banyak setiap hari sementara langkah pemerintah baik di pusat maupun daerah belum terlihat nyata.
"Ini kritikan buat pemerintah pusat dan daerah, rakyat jangan biarkan tak menentu nasibnya. Ini gejala mewabah sudah tampak sebarannya,” ujar dia.
Tetapi, menurut dia, upaya masyarakat dalam melindungi diri tak terpenuhi karena minimnya kebutuhan dasar pencegahan seperti sulitnya untuk mendapatkan masker, hand sanitizer dan desinfektan
Setiap hari, kata Fatah, pemerintah hanya aktif menyampaikan perkembangan tambahan jumlah korban sementara langkah nyata di lapangan tidak terlalu tampak nyata. "Pemerintah hanya banyak tampil di media, tapi lemah dalam tindakan. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan pemerintah membaca dampak sosial kemasyarakatan dan lambatnya dalam tindakan," kritiknya.
Di sisi lain, ujar dia, keluhan soal ekonomi sudah mulai menjadi obrolan sehari-hari baik dari kalangan pengusaha, pelaku usaha kecil, buruh, sopir angkutan umum, pedagang dan pekerja lepas. "Anak-anak pelajar di rumah juga sudah mulai jenuh dan resah karena stres banyak tugas dan aturan dari sekolah yang kadang berlebihan," tuturnya.
Fatah menilai, persoalan tersebut muncul akibat lemahnya upaya pemerintah dalam mencari solusi dan bertindak mengatasi wabah mematikan ini.
"Belum lagi masyarakat yang semakin bingung menentukan langkah apa yang harus dilakukan antara menghadapi persoalan wabah Covid-19 dan persoalan dampak ekonomi," katanya.
Menurut Fatah, saat ini langkah yang diperlukan masyarakat dan harus dilakukan pemerintah baik di daerah maupun pusat antara lain pencegahan penyebaran wabah virus Covid-19 dimulai per rumah dengan membagikan hand sanitizer, masker, vitamin, dan penyemprotan lingkungan secara menyeluruh.
Kedua, yakni upaya perlindungan. Pemerintah harus bisa memastikan distribusi kebutuhan pangan mudah dijangkau, dan membuat aturan yang tegas terkait larangan dan apa yang diperbolehkan untuk dilakukan.
Ketiga, penanganan nyata. Pemerintah diminta untuk membuat call center di setiap kabupatan/kota sehingga tidak hanya ada satu call canter di seluruh Indonesia. Selain itu, juga harus dilakukan isolasi rumah yang dalam pengawasan dan mengecek kondisi semua keluarga yang terkait.
Keempat, harus ada jaminan kebutuhan ekonomi berupa insentif untuk rakyat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
"Jika sikap pemerintah lambat dalam penanganan pencegahan wabah Covid-19 dan tidak memiliki strategi yang tepat serta langkah kongkret terhadap dampak sosialnya maka bisa dipastikan akan muncul kegaduhan di masyarakat yang berdampak pada emosional publik yang mengarah pada kemarahan pada pemerintah dan akan meningkatnya kriminalitas," katanya mengingatkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
