Jumat 20 Mar 2020 03:57 WIB

Alternatif Karantina Wilayah, Sosiolog UI Sarankan Ini

Konsep sterilisasi ini dinilai bisa menjadi alternatif ketimbang lockdown.

Rep: Febryan A/ Red: Yudha Manggala P Putra
Petugas mengecek suhu tubuh calon penumpang menggunakan thermo gun di stasiun kereta.
Foto: Republika/Abdan Syakura
Petugas mengecek suhu tubuh calon penumpang menggunakan thermo gun di stasiun kereta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) Imam B Prasodjo menyarankan pemerintah menerapkan konsep sterilisasi per area guna menghambat penyebaran virus corona (Covid-19). Konsep ini dinilai bisa sebagai alternatif dari lockdown (karantina wilayah) karena aktivitas perekonomian tetap bisa dijalankan.

Imam menamakan konsepnya itu "Block to Block Sterilization". Yakni sebuah konsep yang menekankan proses pemeriksaan kesehatan secara ketat bagi setiap orang yang keluar-masuk di area publik yang bersifat vital seperti pasar tradisional, mal dan masjid. Jika ditemukan orang yang menunjukkan gejala terjangkit virus, maka ia tak boleh dibiarkan masuk.

Ia mencontohkan penerapan konsep itu pada pasar tradisional. Setiap pedagang sebelum berjualan harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh terlebih dahulu. Begitu pun setiap pembeli yang datang. Lalu apabila ada yang orang yang dalam kondisi sakit, maka harus segera dievakuasi guna menjalani pemeriksaan.

"Pasar tradisional itu tempat orang bertransaksi dan berkumpul. Kalau orang belanja itu dibebaskan, ada saja satu orang yang sudah terinfeksi lalu masuk ke pasar itu, wah bakal seluruh orang yang terinfeksi," kata Imam kepada Republika, Kamis (19/3).

Imam menambahkan, jika ditemukan orang dengan gejala serupa Covid-19, maka petugas kesehatan harus datang menjemput. Sebab, tidak semua orang mau secara sukarela mendatangi rumah sakit. "Pemerintah yang harus proaktif membiayai itu semua," ucapnya.

Menurut Imam, konsep ini adalah jalan tengah antara penanggulangan wabah Covid-19 dan upaya menjaga stabilitas perekonomian. Sebab, jika lockdown diterapkan, maka sektor perekonomian akan sangat terpukul lantaran terhentinya aktivitas jual beli maupun aktivitas perindustrian.

Ia mencontohkan pada Provinsi DKI Jakarta. Jika kota yang merupakan pusat perekonomian Indonesia itu di-lockdown, maka semua orang dari kota satelit seperti Depok, Bogor, dan Tangerang, tidak akan bisa masuk. "Kalau petugas dan pekerja itu tidak boleh masuk, ya konsekuensinya ekonomi dan sosial juga," kata Imam.

Sejumlah pihak sebelumnya mengusulkan agar pemerintah menerapkan lockdown. Salah satunya disarankan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadama Rudana lantaran kebijakan social distancing (pembatasan sosial) yang berlangsung saat ini dinilai tak efektif.

Sejumlah negara lain dilporkan juga telah menerapkan kebijakan lockdown untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Seperti Italia, Denmark, Timor Leste, Kota Wuhan di China dan Kota Manila di Filipina.

Adapun Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Jumat (13/3) lalu, mengaku belum berpikir untuk menempuh opsi lockdown. Hal sama kembali ditegaskannya pada Ahad (15/3) lalu.

Jumlah kasus positif terinfeksi Covid-19 pada Kamis (19/3) sore melonjak jadi 309 alias bertambah 82 kasus dalam sehari. Dari total kasus tersebut, 25 meninggal dan 15 lainnya dinyatakan sembuh.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement