REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Bank Indonesia Perwakilan Purwokerto, Jawa Tengah, mengambil sejumlah langkah dalam menyikapi perkembangan virus Covid 19. Kepala Perwakilan BI Purwokerto, Samsun Hadi, menuturkan terkait pelaksanaan tugas dan layanan yang dilakukan, pihaknya membatasi interaksi antar pegawai BI dan juga interaksi dengan masyarakat.
Dalam hal pembatasan interaksi antara karyawan, Samsun menyebutkan, BI Purwokerto telah memberlakukan pola kerja dari rumah (work from home). Pola ini dilakukan secara bergantian, agar operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Ia menjamin, pola kerja ini tidak mengganggu layanan pokok yang diberikan BI, seperti Layanan BI Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan layanan penarikan dan penyetoran uang rupiah dari perbankan/PJPUR (Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah).
Meski demikian, Samsun menyatakan, untuk layanan yang banyak melibatkan interaksi dengan masyarakat, untuk sementara BI menghentikan pelayanan. Antara lain, seperti layanan kas keliling, layanan penukaran uang rusak dan klarifikasi uang palsu, maupun layanan publik lainnya seperti kunjungan ke perpustakaan BI Purwokerto.
Dalam upaya menjaga keamanan uang rupiah, BI Purwokerto telah memberlakukan proses pengolahan secara khusus untuk meminimalisir penyebaran virus Covid 19. Antara lain, uang setoran yang diterima dari perbankan/PJPUR dikarantina selama 14 hari dan dilanjutkan dengan proses penyemprotan disinfektan sebelum didistribusikan kembali kepada masyarakat.
''Kami juga melakukan koordinasi dengan perbankan/PJPUR agar lebih memerhatikan aspek K3 dari sisi SDM maupun perangkat pengolahan uang rupiah,'' jelasnya.
Terkait dengan dampak ekonomi akibat merebaknya Covid 19, Samsun menyatakan, Bank Indonesia Purwokerto akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencermati implikasi penyebaran Covid 19 terhadap perekonomian daerah.
Samsun mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian berbagai komoditas pangan secara bijak dan wajar. ''Pemerintah akan selalu berupaya untuk menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pokok dan bahan pangan,'' katanya.
Lebih dari itu, dia juga mengimbau distributor kebutuhan pokok dan bahan pangan, serta pelaku usaha di pasar tradisional dan pasar ritel modern, untuk tetap melayani masyarakat dengan baik dengan menyediakan persediaan yang cukup dan sesuai kebutuhan. ''Termasuk dengan menetapkan harga secara wajar,'' ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika