REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PKB DPR RI Abdul Kadir Karding menyarankan agar selama 14 hari ini anggota DPR menyerap aspirasi dari semua pemangku kepentingan terkait dengan RUU Omnibus Law. Ia juga mengingatkan agar penyerapan aspiras tidak dilakukan dengan cara-cara yang membutuhkan persentuhan fisik.

"Khusus omnibus law, banyak hal yang bisa dilakukan teman-teman di DPR RI selama 14 hari ke depan, salah satunya menyerap aspirasi melalui daring dan tanpa persentuhan fisik," kata Karding di Jakarta, Selasa (17/3).

Hal itu dikatakannya terkait kebijakan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat melakukan langkah-langkah pencegahan dengan proses belajar dan bekerja dari rumah dan menerapkan social distancing selama 14 hari ke depan. Dalam menghadapi kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), kata Karding, masyarakat tidak perlu menghilangkan produktivitas dalam bekerja. 

Dalam hal ini Presiden Jokowi sudah memberikan jalan keluar untuk bekerja dari rumah. Menurut anggota Komisi I DPR RI itu, saat ini anggota DPR sedang masa reses di daerah pemilihannya masing-masing.

Karena itu, salah satu langkah terbaik adalah menyerap aspirasi dari pihak-pihak yang dianggap bisa dikomunikasikan terkait dengan RUU Omnibus Law. "Setelah itu, ketika RUU Omnibus Law sudah diputuskan untuk menentukan apakah dibahas di Badan Legislasi (Baleg), Panitia Khusus (Pansus), atau di salah satu komisi tertentu," ujarnya.

Menurut dia, setelah masa 14 hari dan pemerintah menyatakan memperbolehkan untuk berkumpul dan rapat, RUU tersebut dibahas dengan pemerintah satu per satu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika