Rabu 23 Sep 2026 20:40 WIB

DPR Dorong Peremajaan Armada dan Peningkatan Layanan KAI

Peremajaan armada menjadi kunci menghadirkan transportasi publik aman dan andal.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Erdy Nasrul
Anggota Komisi VI DPR RI Doni Akbar
Foto: Rizky Suryarandika/Republika
Anggota Komisi VI DPR RI Doni Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Doni Akbar mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI memastikan peningkatan sarana perkeretaapian nasional berjalan tepat waktu dan tetap mengutamakan keselamatan. Menurut dia, kualitas armada, ketepatan pengadaan, dan keandalan layanan harus menjadi perhatian utama KAI di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi publik.

Doni menilai peremajaan armada tidak dapat semata-mata dipandang sebagai persoalan pengadaan. Peremajaan harus ditempatkan sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang dalam membangun sistem transportasi nasional yang aman, andal, dan kompetitif.

Baca Juga

Ia secara khusus menyoroti keterlambatan pengadaan KRL produksi PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA yang berpotensi memengaruhi pelayanan kepada masyarakat. Kebutuhan armada yang terus meningkat, menurut dia, harus diimbangi kemampuan produksi dan jaminan kualitas.

"Jangan sampai kebutuhan armada yang mendesak justru tidak diimbangi dengan ketepatan waktu produksi dan jaminan kualitas yang lebih baik. Selama waktu transisi, pengadaan sarana bukan baru bisa jadi solusi," kata Doni dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT KAI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Doni mengatakan persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama KAI dan INKA. Evaluasi dapat mencakup kapasitas produksi, manajemen pengadaan, pengendalian mutu, hingga kemampuan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan sarana transportasi publik.

Di sisi lain, Doni menilai pengembangan jaringan KRL Jabodetabek harus berjalan seiring dengan kesiapan armada dan infrastruktur pendukung. Rencana pengembangan layanan menuju Cikampek dan kawasan Lido, misalnya, membutuhkan perencanaan terintegrasi agar perluasan jaringan benar-benar diikuti peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan.

"Penguatan ekosistem perkeretaapian nasional harus ditempatkan dalam kerangka membangun industri transportasi yang mandiri dan berdaya saing," ujar legislator Partai Golkar tersebut.

Menurut Doni, sinergi KAI dan INKA tidak cukup dibangun sebatas hubungan antara pengguna dan produsen. Kerja sama keduanya perlu diperkuat dengan pendekatan yang mengukur kesiapan teknologi maupun kesiapan manufaktur, antara lain melalui Technology Readiness Level (TRL) dan Manufacturing Readiness Level (MRL).

"Agar kapasitas, kualitas, teknologi, dan kemampuan produksi industri perkeretaapian nasional semakin optimal," kata Doni.

Ia berharap pertumbuhan industri perkeretaapian nasional dibarengi peningkatan kualitas, profesionalisme, dan kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Indonesia, kata dia, membutuhkan sistem transportasi publik yang aman, andal, serta mampu mengimbangi pertumbuhan mobilitas masyarakat.

Doni juga menyoroti persoalan keselamatan di perlintasan sebidang. Menurut dia, penanganannya membutuhkan koordinasi KAI dengan kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah.

 

Berita Lainnya

Rekomendasi