REPUBLIKA.CO.ID, oleh Alkhaledi Kurnialam, Sapto Andika Candra, Antara
Gubernur Banten Wahidin Halim pada Kamis (12/3) mengambil langkah mengejutkan dengan mengumumkan empat kasus positif corona yang ditemukan di wilayahnya. Mengejutkan, karena informasi perkembangan kasus corona di Indonesia biasanya akan disampaikan secara resmi oleh pihak pemerintah pusat lewat Juru Bicara Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto.
Wahidin mengakui telah melanggar prosedur soal aturan penyampaian informasi virus corona. Penyampaian warga terjangkit virus ini diakui Wahidin seharusnya dilakukan satu pintu, yakni pemerintah pusat.
"Dari sisi prosedural atau prosedur tetap (protap), saya akui telah mendahului protokol yang ditunjuk oleh kementerian kesehatan," jelas Wahidin Halim saat memberikan keterangan pers di Rumah Dinas Gubernur Banten, Kota Serang, Jumat (13/3).
Pada Kamis (12/3) malam, Wahidin mengumumkan ada empat orang warganya yang terjangkit virus corona melalui akun instagram pribadinya @wh-wahidinhalim dan rilis resmi Pemprov Banten. Ia juga menjelaskan kalau empat orang warga Banten yang terjangkit corona merupakan orang-orang yang baru pulang dari Malaysia dan Bali.
Meski mengaku langgar prosedur, Wahidin menyebut tindakannya ini dilakukan sebagai respon dari banyak pertanyaan warga Banten terkait corona. "Yang dianggap kekeliruan itu memang karena ketika saya sampaikan ke publik, saya tidak sampaikan dulu ke protokol. Kita menghormati protokoler itu, hanya kekhawatiran dampak ini menjadi pertimbangan kita," katanya.
Menurutnya, pertimbangan terbesar yang akhirnya membuat dirinya mengumumkan sendiri warganya yang terjangkit corona adalah karena warga memang butuh informasi ini segera. Sesuai undang-undang juga disebutnya kepala daerah dimungkinkan untuk berperan aktif dalam pencegahan wabah atau bencana.
"Pertimbangan saya masyarakat butuh informasi, saya sebagai kepala daerah dan di Undangundang juga disebutkan kalau kepala daerah bisa aktif. Aktif itu saya artikan harus sampaikan informasi ini, selain itu kan masyarakat juga saya imbau untuk tidak panik," ujarnya.
Terkait sumber data dari informasi yang disampaikannya, Wahidin hanya menyebut dirinya mendapatkan informasi dari sumber yang dipercaya. Saat disingung soal kemungkinan empat warganya ini termasuk dalam 34 orang terjangkit virus corona oleh pemerintah pusat, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti datanya.
"Kita memperoleh informasi yang cukup valid, paling tidak gubernur punya informasi yang bisa dipercaya, tidak perlu dipertanyakan," ujarnya.
Mengenai kemungkinan dirinya dilaporkan ke Kemendagri lantaran melanggar prosedur penyampaian corona ini, ia mengatakan siap untuk ditegur. "Pak Mendagri itu orang baik, orang bijak, persuasif, tidak emosional. Saya sih siap saja diingatkan tapi saya yakin kalau Mendagri itu ornag yang baik," katanya.
Dalam keterangan sebelumnya, Wahidin menyebut empat warga Banten positif terjangkit corona setelah melakukan perjalanan dari Malaysia dan Bali. Menurutnya, para warga yang positif terjangkit corona saat ini sudah berada di RS Sulianti Saroso dan RS Persahabatan.
"Mereka ini baru saja melakukan perjalanan, tiga orang dari Malaysia dan satu orang dari Bali," jelas Wahidin, dalam rilis resmi terbarunya, Kamis (12/3).
Gubernur juga menghimbau masyarakat agar menghindari tempat-tempat pertemuan dan keramaian umum dan berusaha agar sedapat mungkin tidak melakukan perjalanan ke negara-negara yang terkena wabah corona.
"Saya berharap agar masyarakat tidak panik dan tetap waspada, serta selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, konsumsi gizi seimbang, istirahat yang cukup dan selalu berolah raga," tegas Gubernur.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Banten Aty Pamudji mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi dari Posko Utama Covid-19 yang bertindak cepat untuk melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan. Dinkes Banten, kata Aty, telah berkoordinasi dan meminta dukungan ke Balai Besar Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLP) Jakarta untuk pengelolaan spesimen kontak.
"Selanjutnya, tim kesehatan Banten melakukan Pembagian tim dan tugas di lokasi Penyelidikan Epidemiologi (PE) dengan Dinkes kota/kabupaten yang warganya terindikasi," ujarnya.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, membantah pernyataan Wahidin bahwa ada warga Banten yang dinyatakan positif corona. Yuri menegaskan bahwa pihaknya tak pernah membocorkan data pasien positif Covid-19 kepada pemerintah daerah, termasuk Pemprov Banten sekalipun.
"Saya tidak dengar, Gubernur Banten dapat dari mana meriksanya itu. Karena kita tidak pernah menyampaikan data ini kepada gubernur. Data ini disampaikan ke dinas kesehatan untuk kemudian dilakukan tracing," ujar Yuri dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kamis (12/3) malam.
Hanya saja, Yuri menyebutkan bahwa peluang kebenaran terhadap informasi itu tetap ada. Misalnya saja, ujar Yuri, pasien yang dimaksud adalah warga Tangerang yang notabene masuk dalam wilayah Provinsi Banten. Bisa saja, ujar Yuri, pasien positif Covid-19 ini setiap hari melakukan perjakan pulang pergi Tangerang-Jakarta.
"Artinya bisa saja seperti itu. Tetapi kita tidak pernah memberikan pada otoritas pemerintahan. Saya tidak tahu kalau beliau mendapat data sendiri terserah," kata Yuri lagi.
Informasi satu pintu
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan seluruh informasi yang ada soal virus corona disampaikan melalui satu pintu lewat seorang jubir. Tujuannya, untuk meminimalisir kabar bohong atau hoaks terkait wabah tersebut.
"Di dalam protokol itu disampaikan bahwa narasinya tunggal dari pemerintah pusat agar masyarakat mendapat informasi yang benar dan satu pintunya, deskripsinya tunggal," kata Johnny ditemui di Jakarta, Kamis.
Informasi tersebut dapat diteruskan oleh pemerintah daerah atas narasi yang sama. Oleh sebab itu, dibutuhkan tidak hanya juru bicara medis di Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, tetapi juga adanya juru bicara dari Dinas Kesehatan di provinsi dan kabupaten, yang meneruskan narasi yang sama.
"Yang kita harapkan jangan sampai informasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tidak sejalan, tidak seirama dengan yang disampaikan oleh yang lainnya, baik pemerintah daerah, maupun sektor-sektor di luar pemerintah," kata Johnny.
Penunjukan juru bicara di tingkat dinas, dinilai Johnny perlu dilakukan, sebab dinas lebih mengetahui cara berkomunikasi dan kebiasaan masyarakat.
"Cara penyampaiannya bisa beda-beda, misalnya di Papua caranya berbeda dengan yang di Jakarta, NTT caranya berbeda barangkali dibanding dengan yang di Aceh, nah itu mungkin pentingnya," kata Johnny.
"Kedua, karena dia sudah pandemi, yang menangani tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga dari sisi pemerintahnya, pemerintah pusat dan daerah dan semua komponen politik dengan semua kekuatan infrastrukturnya, masyarakat juga dengan semua kekuatan yang ada kita atasi ini," kata dia, menambahkan.
Lebih lanjut, Johnny mengatakan, penunjukan juru bicara dinas kesehatan berada di bawah pemerintah daerah, untuk provinsi ada di gubernur, sementara kota/kabupaten ada di bawah wewenang wali kota/bupati. Seiring dengan penetapan virus corona sebagai pandemi, oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Rabu (11/3), menurut Johnny, langkah pemerintah selalu berkembang sejaan dengan perkembangan virus itu sendiri dan implikasi dampak virus non-medis.
Informasi satu pintu perlu dilakukan agar masyarakat tidak bingung dan tidak panik menghadapi penyebaran virus corona.
"Kalau masyarakat tidak bingung, tidak panik, dia pasti mengetahui apa yang dilakukannya untuk menjaga dirinya, keluarganya, masyarakatnya, lingkungannya sehingga dengan cara itu kita bisa menjaga penyebaran yang lebih luas dari pada virus Covid-19," ujar Johnny.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
