REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai penutupan akses dari luar negeri atau lockdown ke Indonesia belum perlu diberlakukan. Kiai Ma'ruf menilai penanganan pemerintah saat ini sudah cukup untuk mencegah lebih lanjut penyebaran virus corona.
Selain itu, menurut dia, penutupan akses justru akan menimbulkan kepanikan kepada masyarakat. "Belum ada semacam zona-zona penutupan, belum kita (keluarkan), belum perlu. Pemerintah belum menganggap perlu sehingga bisa menimbulkan dampak yang kepanikan tadi. Nanti dampaknya bermacam-macam dan ke mana-mana," ujar Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (13/3).
Saat ini, Wapres mengatakan, pemerintah telah memberlakukan secara ketat masuknya warga negara asing (WNA) dari setidaknya empat negara yang jumlah pasien virus coronanya tinggi seperti Italia, Korea Selatan, Iran, dan China. Karena itu, ia menilai hingga saat ini baru sebatas pembatasan WNA dari beberapa negara tersebut yang perlu dilakukan.
"Yang kita kenakan empat negara. Sekarang masih kita lihat lagi negara-negara lain seperti apa. Empat negara yang sudah diterapkan. Yang lainnya itu pemeriksaannya saja yang intensif masuknya itu," katanya.
Wapres mengatakan, saat ini pemerintah juga terus menganjurkan gerakan hidup sehat (germas) kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Ia juga menyarankan agar masyarakat secara rutin terus memeriksakan kesehatannya.
"Masing-masing, supaya masyarakat lebih waspada, terutama menjaga dirinya, kemudian juga membatasi kontak dengan pihak yang lain," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Palang Merah Indonesia yang juga wakil presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai penutupan akses dari luar (lockdown) ke Indonesia menjadi salah satu solusi untuk mencegah meluasnya virus corona atau Covid-19. Hal ini, kata JK, setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemik global. Namun demikian, JK menilai ada konsekuensi jika kebijakan itu diberlakukan.
"Salah satunya (solusi) itu, China berhasil untuk memperlambat dan tidak mencegah 100 persen karena lockdown itu. Tapi, negara yang sangat disiplin yang bisa melaksanakan itu," ujar JK saat ditemui wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/3).
Menurut dia, Indonesia bisa saja menutup akses luar tersebut, tetapi harus siap dengan konsekuensi ekonomi. "Kalau diinstruksikan pasti bisa, tapi memang harus siap. Siap ekonominya, siap macam-macam," ujar JK.
Ia juga menegaskan perlunya pencegahan secara serius wabah virus corona di Indonesia setelah menjadi pandemik global. Sebab, negara lain seperti Amerika Serikat (AS) saja sudah menutup akses dari negara-negara yang terpapar virus Covid-19.
"Ya semua negara di dunia. Amerika saja sudah melarang orang di Eropa ke AS. Kan karena sudah begitu urgent-nya karena ini musuh yang tak kelihatan dan bahaya yang tidak ketahuan. Karena itulah preventifnya harus dilaksanakan, sekarang preventifnya," ujarnya.
Karena itu, JK menyarankan untuk menunda pertemuan yang dihadiri orang banyak. Sebab, penyebaran virus corona akan terus bertambah setiap harinya. "Ya pasti kan perkembangan wabah itu seperti deret ukur. Satu orang kena, sebar ke tiga orang. Tiga kena, sebar ke tiga lagi. Artinya, cepat sekali. Bukan satu tambah dua tambah dua, tapi satu kali tiga kali tiga. Jadi, cepat sekali peredarannya. Ini harus kita potong dengan segala persiapan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika