Selasa 10 Mar 2020 17:57 WIB

Pemprov Jabar Gunakan Dana Tak Terduga Tangani Covid-19

Pemprov Jabar sementara tidak akan meminta bantuan ke Kemenkes.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diwawancara wartawan usai meresmikan Command Center, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (10/3). Tempat tersebut salah satunya dimanfaatkan sebagai Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar).(Republika/Edi Yusuf)
Foto: Republika/Edi Yusuf
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diwawancara wartawan usai meresmikan Command Center, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (10/3). Tempat tersebut salah satunya dimanfaatkan sebagai Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar).(Republika/Edi Yusuf)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemprov Jabar, akan memberikan bantuan peralatan penanganan Covid 19 pada kabupaten dan kota di wilayahnya. Hal itu dilakukan karena hingga saat ini rumah sakit yang menangani pasien corona masih ada yang belum memiliki peralatan lengkap yang dibutuhkan.

"Kami sedang siapkan, sedang direkap Permintaan terbesar alat perlengkapan keamanan  seperti jas hujan. Itu, sedang kami alokasikan dari anggaran tak terduga," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai meresmikan Command Center di Gedung Sate, Selasa (10/3).

Pemprov Jabar menggunakan anggaran kesehatan yang normal dulu. Karena, anggaran tersebut memang ada di kota dan kabupaten.  "Selain itu, ada anggaran untuk emergency kita ada Rp 25 miliar dana tak terduga, yang sudah dikonsultasikan dengan dewan untuk dimaksimalkan, dibelanjakan peralatan menghadapi virus Corona. Kalau kurang ditambah diperubahan," kata Emil, sapaan Ridwan Kamil seraya mengatakan sesuai permintaan, sebagian besar alat yang dibutuhkan berupa pengaman dan respiratori. 

Saat ditanya apakah akan meminta bantuan ke Kemenkes, Emil mengatakan, Provinsi Jabar kalau tak terlalu butuh tak akan meminta dulu. "Kecuali kalau kepepet baru, sekarang belum kepepet minta ke kementerian," katanya.

Terkait pasien Corona, di Jabar sekarang jumlah orang yang masuk pemantauan ada 633 orang. Mereka, masuk kategori pemantauan karena tidak masuk rumah sakit, tapi punya histori yang diwaspadai seiring perjalanan travelingnya atau situasinya yang terkait pasien lain. Sedangkan  yang dalam pengawasan sudah masuk RS dan diobservasi mencapai 53 orang.

Menurut Emil,  semua sudah punya pusat koordinasi dan komunikasi dan informasi di kabupaten dan kota. Serta, nomor hotline sudah disampaikan, agar bahasanya sama. "Jadi nggak ada perbedaan suara antara provinsi dan kota dan kabupaten. Termasuk memonitor media, untuk sisi pemberitaan," katanya.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Jabar, Berli Hamdani Gelung Sakti,  untuk teknis pengajuan alat pelindung diri (APD), nantinya diajukan oleh Rumah Sakit (RS) karena  ruang isolasi dan ICU nya ada di RS. Mereka, mengajukannya ke Dinkes Jabar. 

"Tidak dibatasi nilainya kalau untuk 8 RS rujukan ini akan disampaikan ke Kemenkes untuk dibantu kalau tidak salah besok mulai didistribusikan APD dari Kemenkes dan akan didistibusikan," katanya.

Sebagai gambaran, kata Berli, satu orang pasien covid 19 ini, membutuhkan 15 sampai 20 set per pasien per hari perawatan. "Kalau makin lama maka makin banyak APD nya," katanya.

Sedangkan untuk ventilator, saat ini memang sedang diajukan. Termasuk, akan menggunakan anggaran tidak terduga. Kebutuhan peralatan penanganan Covid-19 ini, menurut Berli sekitar Rp 25 miliar bahkan bisa lebih dari angka tersebut. Karena, selain APD dan ventiilator, RS pun membutuhkan tekanan negatif. 

"Bantuan peralatan ini untuk setiap daerah satu. Jadi ada di 26 rumah sakit. Minimal satu daerah ini ada satu RS yang lengkap. Misalnya di Bandung saja ada yang punya Kemenkes  dan mereka akan mendapatkan seperti RSHS dan Rotinsulu," katanya.  

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement