REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- RUU Cipta Kerja yang diusulkan oleh pemerintahan Joko Widodo menimbulkan polemik di masyarakat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan, pihaknya akan terbuka dalam pembahasannya nanti.
"Dalam periode kali ini DPR akan lebih terbuka, nanti kita akan waktu reses kita persilakan kepada unsur masyarakat tersebut yang menyatakan keberatan," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/3).
DPR mengaku, tak ingin menimbulkan kerusuhan seperti yang terjadi saat pembahasan UU KPK dan RKUHP. Sebab, hal tersebut dirasa menyebabkan kerugian di sejumlah sektor.
"Kita akan coba melakukan sinkroniasi pasal-pasal, sehingga pasal-pasal yang dinilai kontroversial itu dapat dicarikan solusinya," ujar Dasco.
Terkait rencana unjuk rasa dari berbagai kelompok yang menolak RUU Cipta Kerja, ia menghargai aspirasi yang ingin disampaikan. Namun, DPR mengimbau masyarakat untuk tidal menimbulkan keributan dalam aksinya nanti.
"Karena aksi unjuk rasa, pengujuk rasa, bersikap dewasa itu biasanya sudah memperhatikan aspek-aspek soal ketentraman kemudian ketertiban dan lain-lain," ujar Dasco.
Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) akan menggelar aksi tolak omnibus law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Jakarta. Aksi rencananya akan digelar pukul 10.00 WIB.
Ketua Umum GSBI, Rudi HB Daman mengatakan, pihaknya menuntut dua hal dalam aksi hari ini. Pertama, menuntut pemerintah dan DPR membatalkan pembahasan RUU Cipta Kerja.
"Dan segera menurunkan iuran premi BPJS Kesehatan semua kelas serta pungutan lainnya yang memberatkan rakyat," ujar Rudi kepada wartawan, Senin (9/3).
Kedua, GSBI menuntut pemerintah menjalankan land reform sejati dan industrialisasi nasional. "Sebagai syarat Indonesia untuk berdaulat secara ekonomi dan politik terlepas dari utang dan investasi dalam membangun negeri," ujar Rudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika