Ahad 08 Mar 2020 11:32 WIB

Hari Perempuan Internasional Soroti Ketidaksetaraan Ekonomi

Direktur Eksekutif UN Women menggarisbawahi ketidaksetaraan ekonomi

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Anti Kekerasan berunjuk rasa saat memperingati Hari Perempuan Internasional di Landmark Kota Cilegon, Banten, Kamis (21/3/2019).
Foto: Antara/Dziki Oktomauliyadi
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Anti Kekerasan berunjuk rasa saat memperingati Hari Perempuan Internasional di Landmark Kota Cilegon, Banten, Kamis (21/3/2019).

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA  - Direktur Eksekutif UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka menggarisbawahi ketidaksetaraan ekonomi tepat di Hari Perempuan Internasional.

“Ketidaksabaran terbesar saya adalah tidak bergeraknya ketidaksetaraan ekonomi,” kata Mlambo-Ngcuka dalam keterangan khususnya memperingati Hari Perempuan Internasional yang diterima di Jakarta, Ahad (8/3).

Perempuan dan anak perempuan harus menggunakan tiga kali energi anak laki-laki dan pria untuk mengurus rumah tangga. Itu mereka bayar dengan kesetaraan kesempatan untuk pendidikan, di pasar tenaga kerja dan upaya mendapat kekuatan.

"Itu semua pendorong terjadinya kemiskinan yang berulang," kata Mlambo-Ngcuka.

Perempuan muda yang harus membesarkan keluarganya 25 persen akan lebih mungkin hidup dalam kemiskinan ekstrem. Itu akan mempengaruhi jutaan anak kecil dan dampak kemiskinan yang bertahan sampai akhir kehidupan bagi ibu dan anak.

Solusi yang diberikan harus mencakup kebijakan yang baik yang mempromosikan lebih banyak kesetaraan dalam tanggung jawab pengasuhan anak. Termasuk memberikan dukungan negara kepada keluarga, dan mereka yang bekerja di sektor informal.

Hal lain yang ia garis bawahi dalam hal kesetaraan gender yang harus dibenahi adalah sedikitnya jumlah perempuan di meja kekuasaan. Tiga per empat anggota parlemen di dunia adalah laki-laki.

Solusi yang terbukti adalah memperkenalkan kuota yang mengikat secara hukum untuk perwakilan perempuan. Hampir 80 negara sukses melakukannya dan beberapa pemerintahan memiliki kabinet yang seimbang gender dan secara eksplisit menunjukkan kebijakan feminis.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement