Ahad 08 Mar 2020 07:48 WIB

DPRD Dukung Pemprov Bantu Subsidi Pembuatan Waduk di Daerah

Banjir di Jakarta awal Januari hingga Februari 2020 disebabkan karena tiga hal.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Muhammad Hafil
DPRD Dukung Pemprov Bantu Subsidi Pembuatan Waduk di Daerah. Foto: DPRD Dukung Pemprov Bantu Subsidi Pembuatan Waduk di Daerah
Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha
DPRD Dukung Pemprov Bantu Subsidi Pembuatan Waduk di Daerah. Foto: DPRD Dukung Pemprov Bantu Subsidi Pembuatan Waduk di Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD DKI Jakarta siap memberi dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bila ingin memberi bantuan dan subsidi ke daerah penyangga Jakarta, khususnya Bogor dan Depok. Bantuan ini bagi daerah yang ingin membuat Waduk dan Embung sebagai kawasan penampung air, untuk menghindari banjir akibat limpasan air dari hulu ke Jakarta.

Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik mengatakan hal ini saat Korps Alumni Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan simposium nasional yang mengangkat tema "Banjir dan Manajemen Bencana".

Baca Juga

Taufik yang juga Ketua Korps Alumni KNPI Provinsi DKI Jakarta, mengatakan cara ini sebagai salah satu upaya mengatasi banjir di Jakarta. Dimana tingginya debit air dari hulu bisa dilakukan dengan memperbanyak waduk atau embung di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.

"Pemprov DKI bisa memberikan dana hibah atau subsidi yang dikhususkan untuk merealisasikan waduk dan embung itu," ujarnya, di lokasi acara, salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).

Menurutnya, apabila tidak disubsidi maka berat bagi ketiga wilayah ini membangun waduk atau embung mengingat biaya pembebasan lahan hingga pembangunan infrastrukturnya memerlukan biaya yang tidak sedikit.

"Pemprov DKI tidak bisa sendirian perlu kerja bersama dengan pemerintah pusat dan daerah lain di wilayah hulu," terang Taufik.

Taufik menjelaskan, banjir di Jakarta awal Januari hingga Februari 2020 disebabkan karena tiga hal yakni, banjir kiriman dari hulu, hujan lokal yang intensitasnya tinggi mencapai 377 mililiter, dan air laut pasang (rob). 

"Terpenting, penanganan bencana banjir tidak bisa parsial harus terintegrasi mau dengan naturalisasi dan normalisasi sungai harus segera dilakukan agar banjir di Ibu Kota bisa dikurangi," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Bina Operasi fan Pemeliharaan Ditjen SDA Kementerian Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Agung Djuhartono menuturkan, banjir menjadi masalah yang harus ditangani secara terpadu.

"Tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja, tetapi perlu peran serta seluruh elemen masyarakat. Budaya membuang sampah secara sembarangan harus dihentikan," imbuhnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement