REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) membentuk Satgas Kewaspadaan dan Kesiagaan Covid-19 yang merekomendasikan pada pemerintah untuk memperluas skrining terhadap penyakit tersebut menyusul Indonesia sudah adanya dua kasus positif. Skrining disarankan dilakukan terhadap lebih banyak orang yang masuk dari negara manapun dan tidak hanya negara yang memiliki kasus positif Covid-19.
"Walaupun sebagian besar kasus menunjukkan hasil pemeriksaan yang negatif, namun munculnya dua kasus yang positif pada tanggal 2 Maret 2020 menimbulkan kewaspadaan yang tinggi," kata Ketua Satgas Covid-19 Prof dr Zubairi Djoerban SpPD dalam keterangannya di kantor IDI Jakarta, Kamis.
IDI merekomendasikan agar pemerintah memperluas skrining di bandara atau pelabuhan. Skrining perlu dijalankan terhadap seluruh penumpang pesawat dan kapal yang berasal dari luar negeri, tidak terbatas hanya pada negara terjangkit saja, yang memiliki gejala demam.
"Bila terdapat demam, sebaiknya dilakukan swab tenggorok atau pemeriksaan sputum atau dahak tanpa menunggu bukti terdapat pneumonia pada foto toraks, untuk dilakukan pemeriksaan coronavirus dengan PCR," kata Prof Zubairi.
Selain itu, IDI juga merekomendasikan pemerintah agar terus memberikan edukasi tentang Covid-19 dan pencegahannya secara reguler melalui media massa. IDI juga menginginkan agar ada edukasi di seluruh instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten-kota, kecamatan, sekolah, dan universitas di seluruh Indonesia, baik negeri maupun swasta.
Pemerintah juga dianjurkan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Covid-19 dari mulai definisi, gejala, dan pemeriksaan yang dapat dilakukan. Dengan begitu, masyarakat secara sukarela memeriksakan diri apabila terjadi gejala klinis.
IDI juga mengimbau pemerintah untuk terus memberikan informasi terkini kepada masyarakat tentang situasi terkait Covid-19 secara reguler dengan lebih transparan serta memberikan klarifikasi terhadap hoaks yang tersebar untuk meredam keresahan masyarakat. IDI meminta agar pemerintah menambah jumlah rumah sakit rujukan baik pemerintah maupun swasta.
Pemerintah juga disebut perlu menambah jumlah laboratorium agar mampu melakukan pemeriksaan deteksi Covid-19. Di samping itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan alat untuk swab yang sesuai dengan standar di seluruh Dinas Kesehatan.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan penanganan sampel yang baik. Dengan begitu, spesimen yang dikirim dari berbagai Rumah Saklt di Indonesia terjaga.
"Sehingga apapun hasil pemeriksaan akan dipercaya semua pihak," kata Zubairi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika