REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) menyediakan juru bicara (jubir) yang bertugas menjelaskan persoalan isu virus corona atau covid-19 kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mencegah simpang siur informasi.
"Seluruh pemda diharapkan mengaktifkan jubir untuk menjelaskan kepada publik dan pers terkait dengan isu Covid-19, jangan sampai terjadi simpang siur," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar dalam siaran persnya, Selasa (3/3).
Ia mengatakan, pengaktifan jubir di setiap pemda sebagai antisipasi berita bohong atau hoaks yang dapat berkembang di tengah masyarakat. Menurut dia, jubir bertanggung jawab memberikan informasi yang jelas kepada publik.
Bahtiar meminta jubir pemda ini selalu berkoordinasi dengan dinas kesehatan maupun instansi terkait. Sehingga jubir mampu memberikan pemahaman terkait kesehatan maupun covid-19 kepada masyarakat.
"Jubir tersebut harus terkoordinasi dengan Dinas Kesehatan sebagai leading sector dalam penanganan soal kesehatan, termasuk terkait wabah Covid-19," kata dia.
Penunjukan jubir di lingkungan pemda tersebut diamanatkan dalam Surat Edaran Nomor 480/3502/SJ kepada gubernur dan 480/3503/SJ tanggal 6 Mei 2019 kepada bupati/wali kota tentang Penunjukan Juru Bicara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Sementara itu, pemerintah menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto sebagai Juru Bicara untuk penanganan virus Covid-19 atau corona. Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetyani mendukung langkah tersebut.
"Sehingga pemerintah menjadi yang terdepan dalam memberikan informasi secara reguler melalui platform yang dimiliki oleh pemerintah," ujar Netty di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/3).
Menurutnya sebelum adanya jubir ini, banyak informasi simpang siur terkait wabah corona. Salah satunya terkait pencegahan virus ini.
"Ini penting, akhirnya masyarakat memiliki sebuah kepastian jaminan kepastian dari pemerintah bahwa pemerintah hadir," ujat Netty.
Jubir ini juga dapat berguna untuk menyampaikan lokasi pelayanan kesehatan yang dapat menangani pasien. Agar pasien yang menunjukkan gejala dapat segera mengecek kesehatannya.
"Lalu menjamin bahwa rumah sakit dan layanan kesehatan siap untuk menangangi kasus-kasus yang diduga atau kemudian masyarakat yg mengalami gejala Covid-19," ujar Netty.
Terakhir, ia meminta pemerintah untuk menjelaskan wabah corona yang berimbas pada habisnya barang-barang pokok. Salah satunya yakni habisnya masker yang diborong oleh warga.
"Sebaiknya pemerintah juga memberikan jaminan bahwa masyarakat tidak perlu panik dan pemerintah memastikan ketersediaan bahan pokok, keperluan medis," ujar Netty.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
