REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan pemilihan Pulau Sebaru kecil sebagai lokasi observasi bagi Anak Buah Kapal (ABK) World Dream karena dianggap lebih aman. Hal ini karena Pulau Sebaru kecil adalah pulau yang tidak berpenghuni sehingga bisa meminimalisasi jika terjadi penolakan.
Namun demikian, Wapres memastikan kesiapan dan fasilitas untuk observasi untuk ABK seperti halnya observasi WNI dari Wuhan di Natuna beberapa waktu lalu.
"Ya tidak kurang daripada itu, ini kan lebih aman karena pulaunya pulau kosong, tidak berpenduduk, kita harapkan ini merupakan salah satu model cara kita menangkal penyakit menular," ujar Ma'ruf di sela kunjungan kerja ke Bangka Belitung, Kamis (27/2).
Ia menyatakan, pemerintah sudah meningkatkan fasilitas untuk para ABK yang akan menjalani observasi hingga dinyatakan bebas dari virus Covid-19. Apalagi, sejumlah fasilitas di Pulau Sebaru kecil sudah ada sebelumnya untuk tempat rehabilitasi narkoba
"Sudah dipersiapkan, fasilitasnya sudah, itu kan dulu pernah jadi tempat rehabilitasi narkoba jadi sudah ada, cuma dia lebih dilengkapi dan diperkuat. Dan hari ini panglima tni, kapolri juga kesana jadi keamananya sudah," ujar Ma'ruf.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan dr Alexander K Ginting menegaskan Fasilitas di Pulau Sebaru Kecil yang akan digunakan untuk observasi Anak Buah Kapal (ABK) World Dream sudah manusiawi. Ia mengatakan, meski pulau itu tidak berpenghuni namun dulunya adalah tempat rehabilitasi.
"Ada gedung, ada kamar, lengkap toiletnya, sumber listrik, air, televisi, dan lainnya. Intinya komponen di pulau itu sudah manusiawi," ujar Alexander di Jakarta, Rabu (26/2).
Ia menambahkan ABK tersebut saat ini sudah dipindahkan ke KRI dr Soeharso dan sekarang sedang menuju Pulau Sebaru Kecil di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, untuk menjalani observasi.
Nantinya, lanjut Alexander, para ABK tersebut akan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, gejala dan hasil tes. Jika hasil tes menunjukkan negatif, maka akan dikelompokkan dengan sesama negatif. Begitu pun yang positif.
"Untuk yang negatif, kalau dalam 14 hari tidak menunjukkan gejala apapun akan dipindahkan dari pulau tersebut."
Dalam pengamanan pulau tersebut, melibatkan TNI dan Polri. Sedangkan kesehatan publik adalah tanggung jawab Kemenkes. Untuk makan melibatkan sektor swasta dan pemerintah.
"Pemerintah Indonesia merespons kejadian virus corona (COVID-19) dengan sangat cepat, bahkan sebelum negara-negara lain melakukan tindakan-tindakan preventif," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
