REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG —- Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Acep Jamhuri mengatakan penerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat atas bencana ini. Hal itu dilakukan menyusul Banjir di sejumlah wilayah di Kabupaten Karawang yang semakin meluas.
Menurutnya status tanggap darurat bencana ini ditetapkan setelah pihaknya dengan instansi terkait memggelar rapat koordinasi. “Kesepakatan antar instansi, status tanggap darurat bencana akan diterapkan selama empat belas hari," kata Acep usai menerima kunjungan dari BNPB di Kantor BPBD Karawang, Rabu (26/2).
Menurutnya status tanggap darurat ini sesuai instruksi Bupati Karawang yang telah menetapkan status tanggap darurat bencana alam tidak hanya banjir tetapi juga longsor dan angin puting beliung. Status ini berlaku pada periode 14 hari, terhitung sejak 26 Februari 2020 hingga 10 Maret 2020. Acep mengatakan banjir semakin meluas hingga Rabu ini.
Kemarin banjir melanda 30 desa di 14 kecamatan. Namun kini banjir meluas hingga menggenangi 54 desa. “Banjirnya sekarang sudah 26 kecamatan,” ujarnya. Banjir terparah, di Kecamatan Telukjambe Barat, Pangkalan, Karawang Barat dan Rengasdengklok. Dengan ketinggian berkisar 50 centimeter bahkan mencapai dua meter.
Acep menuturkan berdasarkan pendataan BPBD Karawang selama dua hari, banjir berdampak pada 47.670 ribu jiwa. Jumlah ini meningkat dari sebelumnya melanda 32.961 jiwa. Sebanyak 9.770 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman karena genangan air masih cukup tinggi.
Ia mengintruksikan seluruh perangkat daerah turun langsung kelapangan membantu masyarakat yang terdampak banjir menyikapi status tanggap darurat bencana ini. Terutama berkaitan dengan bantuan logistik yang dibutuhkan para warga yang terdampak. "Langkah pemerintah telah dilakukan upaya evakuasi dan menyiapkan pengungsian hingga penyaluran bantuan logistik," ujarnya.
Kepala BNPB Doni Monardo juga meninjau banjir di wilayah Karawang. Menurutnya banjir di Kabupaten Karawang selain disebabkan curah hujan tinggi juga karena sampah dan pendangkalan sungai. Sehingga aliran air meluap dan menggenangi pemukiman warga. “Persoalannya adalah yang pertama aliran air itu terhambat," katanya.
"Sampah jadi faktor utama kemudian sedimentasi sungai. Pemukiman yang berada di sepanjang sungai yang harusnya sungai lebar jadi penyempitan,” tutur Doni. Ia meminta selain upaya penanganan banjir dari pemerintah, kesadaran masyarakat menjadi faktor penting penuntasan masalah banjir.
Dari hal paling sederhana yakni tidak membuang sampah sembarangan hingga merawat kawasan hulu sungai. Ia memastikan segala kesulitan warga bisa teratasi dan menyiapkan langkah pencegahan serta penanggulangan bencana di masa mendatang. BNPB setempat dibantu dengan dengan instantsi terkait lainnya telah melakukan upaya evakuasi sejak Senin (24/2).
Tenda dan dapur umum dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum mereka yang mengungsi. Selain itu, mereka juga menerima bantuan logistik permakanan dan selimut. Dalam catatan BNPB, Pendataan sementara kerugian materiil yaitu 14.808 unit rumah yang terendam banjir, 3 masjid, 1 sekolah dan 842 hektar sawah. Perkiraan nilai kerugian senilai Rp 179 juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
