REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Elly Engelbert Lasut dan Moktar Arunde Parapaga sebagai Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Talaud di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (26/2). Keduanya terpilih memimpin Kepulauan Talaud dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
“Mendagri melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Dasar hukum pelantikannya ada pada Pasal 164 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, Rabu.
Pasal 164 ayat (3) pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menyebutkan, dalam hal gubernur dan/atau wakil gubernur tidak dapat melantik bupati/wakil bupati), menteri mengambil alih kewenangan gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat.
Bahtiar mengatakan, Kemendagri menghormati gubernur Sulawesi Utara yang memandang ada permasalahan pendapat hukum atas pelantikan Bupati Elly Lasut. Menurut Bahtiar, gubernur Sulawesi Utara berpandangan apabila melantik Bupati Elly Lasut akan berisiko hukum terhadap dirinya.
Ia menuturkan, beberapa waktu lalu, gelar perkara telah dilaksanakan terkait permasalahan tersebut. Gelar perkara langsung dihadiri kedua pihak, yakni gubernur Sulawesi Utara dan Elly Lasut, serta beberapa pakar hukum tata negara.
Berdasarkan gelar perkara itu, mendagri memutuskan melantik bupati Talaud. Tito mengimbau agar gubernur Sulawesi Utara dan Elly Lasut menjalin hubungan yang baik demi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang optimal.
“Menjaga stabilitas politik demi pembangunan yang dapat menyejahterakan rakyat Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Talalud,” kata Bahtiar.
Pelantikan Elly Lasut dan Moktar Arunde berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.71-2750 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Talaud Provinsi Sulawesi Utara dan Keputusan Mendagri Nomor 132.71.2751 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Talaud Provinsi Sulawesi Utara.
Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Talaud selama lima tahun sejak pelantikan hari ini. Hal itu sesuai pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika