REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Juliari Batubara menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah membahas atau menyinggung terkait rencana perombakan kabinet atau reshuffle. Ia juga mengaku tak pernah mencari tahu terkait isu tersebut.
"Kita enggak pernah cari-cari tahu juga soal reshuffle seperti ini, yang disebut-sebut. Enggak pernah dibahas," ujar Juliari di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (25/2).
Juliari mengaku saat ini hanya fokus bekerja secara profesional sesuai dengan kewenangannya. Ia pun menyerahkan penilaian kinerjanya selama ini kepada Presiden Jokowi.
"Ya presiden yang menilai saya, dan kinerja saya yang menilai presiden. Dan selama kita bekerja sesuai profesional kita, dan juga sesuai dengan tugas dan fungsi kita ya nanti penilaiannya biar presiden yang menilai," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sejumlah menterinya masih perlu beradaptasi dalam bekerja. Ia pun meminta masyarakat agar memaklumi terlebih dahulu jika kinerja menterinya masih belum baik.
Hal ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan pegiat media sosial di Istana Bogor pada Selasa (18/2) kemarin. "Apa-apa perlu penyesuaian. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang tidak. Mohon sedikit dimaafkan dulu," kata Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengutip pernyataan Presiden Jokowi, Ahad (23/2).
Namun, kata Fadjroel, Presiden menegaskan akan mengganti menterinya jika terus menerus tak bisa beradaptasi dan bekerja dengan baik. "Kalau terus (tidak dapat beradaptasi), pasti saya ganti," kata Presiden dikutip Fadjroel.
Fadjroel menjelaskan, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, para menteri Kabinet Indonesia Maju harus mampu beradaptasi dan bekerja sesuai dengan program di masing-masing kementeriannya.
Kendati demikian, saat ini pemerintah belum berencana akan melakukan perombakan kabinet. Presiden pun menginstruksikan seluruh jajaran menterinya untuk bekerja.
"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada rencana perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju, semua anggota kabinet diperintahkan untuk fokus terhadap fungsi kementeriannya masing-masing dan segera dapat beradaptasi," kata Fadjroel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika