REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Tingginya curah hujan yang disertai angin puting beliung di Kota Depok mengakibatkan rawan terjadinya bencana alam banjir, longsor dan angin puting beliung. Warga Depok di 11 kecamatan diimbau untuk siaga dan waspada terjadinya bencana alam tersebut.
Kepala Bidang (Kabid) Penanggulangan Bencana Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Depok, Denny Romulo mengatakan untuk menantisipasi warga diminta tidak membuang sampah sembarangan, apalagi ke kali serta selalu melakukan pengecekan saluran air di tempat tinggal masing-masing.
"Musim hujan ini diperkirakan masih terjadi hingga Maret, segala sesuatunya bisa saja terjadi karena itu masyarakat harus tetap waspada bencana alam, banjir, longsor dan angin puting beliung," ujar Denny di lokasi bencana angin puting beliung di Kelurahan Cimpaeum, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Selasa (25/2).
Dia menambahkan, masyarakat juga diimbau untuk melakukan pengamatan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (BPBD) Jawa Barat. Selain juga memantau informasi dari Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tentang peringatan dini cuaca.
"Personel kami akan terus waspada apabila ada laporan dari masyarakat. Jika ada kejadian bencana warga bisa langsung melaporkan langsung ke nomor kegawatdaruratan di 112 dari ponsel masing-masing," kata Denny.
Wali Kota Depok, Mohammad Idris meninjau langsung lokasi bencana angin puting beliung yang mengakibatkan puluhan rumah warga dan satu sekolah rusak di RW 03, Kelurahan Cimpaeun, Kecamatan Tapos, Kota Depok.
"Saya sudah menginstruksikan Perangkat Daerah (PD) terkait untuk segera menyampaikan hasil asesmennya agar bantuan yang dibutuhkan cepat tersalurkan," ujar Idris.
Menurut Idris, dari data terbaru terdapat 21 rumah yang terdampak bencana angin puting beliung yakni 13 rumah di RT 03 dan delapan rumah di RT 02. "Kejadian tersebut juga merobohkan sebuah kandang ayam yang merupakan usaha milik warga, serta satu ruang kelas dan ruang koperasi di SMPN 12 Depok," katanya.
Idris mengutarkan, saat ini telah dilakukan penanganan dari pihak kelurahan dan kecamatan serta dinas terkait. Namun, jika sudah ada hasil asesmen, semua bantuan yang diperlukan langsung disalurkan melalui anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT).
"Khusus untuk sekolah, karena merupakan aset pemerintah bantuannya langsung, tidak melalui proses asesmen. Kalau rumah pribadi nanti melalui permohonan hibah dari BTT," terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
