REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menanggapi prediksi sejumlah pihak bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan perombakan atau reshuflle kabinet usai kerja 100 hari. Ia menyebut hal tersebut sepenuhnya wewenang presiden.
"Kalau terkait kewenangan presiden maka reshuffle adalah hak prerogratif presiden," ujar Johnny di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (24/2).
Ia menjelaskan, saat ini Presiden Jokowi belum membicarakan soal reshuffle menteri. Menurut dia, mantan gubernur DKI Jakarta itu sedang fokus menyusun dan melaksanakan program kerja pemerintah.
"Saat ini ya bapak presiden sedang menyusun dan melaksanakan program Kabinet Indonesia Maju, yang karenanya masih serius," ujar Johnny.
Ditanya, apakah Partai Nasdem sudah berkomunikasi dengan Jokowi terkait hal tersebut? Jhonny menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden. "Sejauh ini kan menteri-menteri masih bekerja seperti biasa. Itu sepnuhnya menjadi kewenangan presiden," ujar sekretaris jenderal Partai Nasdem.
Sebelumnya, koordinator tim sembilan Partai Golkar Cyrillus Kerong yang menyebut dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan perombakan kabinet. Ia memprediksi perombakan akan dilakukan paling lambat setelah Idul Fitri pada tahun ini.
Istana telah menanggapi beredarnya isu rencana perombakan komposisi menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Menurut Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, Jokowi tak berencana untuk melakukan pwrombakan kabinet dalam waktu dekat ini. "Tidak ada rencana reshuffle," kata Fadjroel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika