REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar masih terus menjalankan program revitalisasi pasar tradisional yang ada di Jabar. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Mohamad Arifin Soedjayana, di masa pemerintahan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, pasar juara menjadi program strategis yg menjadi tanggung jawab Disperindag Jabar. Salah satu bentuknya, adalah merevitalisasi pasar.
"Di 2020 ini kami akan merevitalisasi 16 pasar rakyat yang ada di 14 kabupaten/ kota. Nilai anggarannya, sekitar Rp 160 miliar," ujar Arifin kepada Republika, Ahad (23/2).
Arifin menjelaskan, program revitalisasi pasar ini sudah dimulai sejak 2019. Yakni, di mulai di 6 kabupaten/kota untuk merevitalisasi 7 pasar. Nilai anggarannya, sekitar Rp 125 miliar.
"Rata-rata setiap pasar antara Rp 10 dan Rp 15 miliar bantuan revitalisasinya," katanya.
Menurut Arifin, revitalisasi pasar tradisional tersebut tak hanya memperbaiki bangunan fisik pasarnya saja. Namun, sosial kulturnya juga dibenahi. Yakni, ada bimbingan teknis bagaimana memanfaatkan program digital untuk pasar digital. Selain itu, ada kerja sama dengan Bank Indonesia untuk pojok baca, ada sekolah untuk anak-anak pedagang pasar.
"Kami juga mendapatkan bantuan dari teman-teman SBM ITB. Jadi, mereka juga terjun untuk perdayakan ekonominya," katanya.
Pada 2019, kata Arifin, Disperindag pun menggelar lomba pasar. Pemenangnya, adalah 3 pasar besar dan 3 pasar kecil. "Bahkan, pemerintah daerahnya juga kami lombakan yang bagus pengelolaan pasarnya," katanya.
Arifin mengatakan, dengan merevitalisasi pasar, pihaknya ingin menciptakan pasar-pasar rakyat di Jabar yang disebut dengan pasar tradisional agar bisa lebih baik, bisa lebih nyaman, bisa lebih aman dan beradab.
"Kalau sekarang kan rata-rata kondisinya becek bau. Makanya, di masa kepemimpinan gubernur di lakukan revitalisasi pasar. Tak hanya bangunan tapi sosial kultur para pedagang pengelola dan pemerintah harus bisa berkontribusi dalam program ini," paparnya.
Selain menggunakan dana APBD Provinsi Jabar, kata dia, pembenahan pasar tradisional ini pun bisa menggabungkan unsur sumber dana lainnya untuk disinergikan. Yakni, ada dana alokasi khusus (DAK) yang berasal dari pusat, provinsi bantuan keuangan dan anggaran APBD Kabupaten/kota.
"Jadi, 1 tahun sebenarnya bisa 4 pasar yang ada dikabupaten/kota untuk direvitalisasi," katanya.
Walaupun, kata dia, biasanya untuk pasar desa sekitar kebutuhan pembenahannya Rp 1 sampai Rp 2 miliar. APBD Provinsi, biasanya bisa memberikan sampai Rp 10 atau Rp 15 miliar jadi digunakan untuk pasar yang skalanya besar. Kabupaten/kota, bisa fokus di satu pasar.
"Kan harapannya kalau pasar ada 4 blok, satu blok yang beresin kita. JadiN berharap jadi stimulan. Kan belam ada pasar yang dibiayai CSR atau bantuan swasta," katanya.
Selama ini, kata dia, yang sudah dilakukan kabupaten/kota adalah mencoba dengan kerja sama BOT
(Build Operate Transfer) bersama dengan pihak ketiga. "Paling itu, tapi
BOT akan menambah biaya sewa ke pedagang. Kalau anggarannya dari pemerintah ga bayar apa-apa cuma mengisi kembali," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
