REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai Partai Demokrat akan menjadi kontraproduktif jika merekrut nama besar dari luar, untuk menjadi salah satu pemegang tampuk kekuasaan partai pada kongres mendatang. Menurutnya, hal itu justru tidak mendukung proses regenerasi di internal partai.
"Waktu Kongres sudah mendekat, merekrut nama besar menduduki jabatan besar justru akan kontraproduktif. Hal itu berpotensi memunculkan perdebatan dan instabilitas baru," kata Khoirul Umam di Jakarta, Sabtu (22/2).
Khoirul melanjutkan, perekrutan tokoh dari luar juga berpotensi mengganggu stabilitas parpol ke depannya. Terlebih tokoh dari luar bisa langsung menempati posisi pucuk pimpinan, yakni sebagai ketua umum. "Sebab, posisi ketum mensyaratkan kuatnya legitimasi dan dukungan dari kader," ucapnya.
Nama baru umumnya tidak pernah ikut berjuang membesarkan nama dan memenangkan partai. Kalau yang tidak berkeringat mendapatkan posisi strategis, maka menurut dia kader di akar rumput akan mempertanyakan langkah kontroversial tersebut.
Selain itu, Khoirul menilai pemimpin muda di internal partai yang kini mulai tampil justru berpotensi besar untuk meningkatkan "political engagement", hal itu karena basis pemilih milenial hingga 2030 akan terus mendominasi komposisi pemilih nasional.
"Patut dipahami juga, perilaku politik pemilih cenderung menghendaki yang baru, bukan stok lama yang justru tidak mendorong proses regenerasi," kata dia.
Partai politik memang perlu nama besar dari kalangan militer berada dalam lingkaran mereka untuk mengimbangi kekuatan politik partai lain, namun menurut dia, perekrutannya harus melalui jalur kaderisasi.
"Rekutmen bagus, tetapi tidak dengan serta merta melompati jenjang kaderisasi para kader yang dianggap telah berjuang membesarnya partai mereka. Intinya, kaderisasi secara sehat itu penting untukkesehatan organisasi dan masa depan partai politik," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan waktu pelaksanaan Kongres Partai Demokrat paling lambat akan dilaksanakan pada Mei 2020 dan tidak ada rapat kerja nasional (rakernas) sebelum kongres.
Menurut dia, kalau pelaksanaan Kongres Demokrat akan dipercepat, maka harus berdasarkan usulan DPD dan DPC seluruh Indonesia. "Bisa saja jatuhnya KLB, kan hal-hal yang perlu ditanggapi misalnya meningkatkan konsolidasi menghadapi pilkada. Itu kan juga urgen," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
