REPUBLIKA.CO.ID, PEKALONGAN - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah menetapkan status tanggap darurat selama sepekan. Status ini ditetapkan terkait banjir yang merendam ratusan rumah penduduk di wilayah empat kecamatan pada Kamis (20/2).
Wakil Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Djunaid mengatakan penetapan status tanggap bencana ini diberlakukan mulai 20 Februari 2020 hingga 27 Februari 2020. "Kita baru saja selesai rapat koordinasi penanganan banjir bersama OPD, TNI, dan Polri dengan hasil penetapan status tanggap darurat selama sepekan. Oleh karena, mulai hari ini kami sudah menyiapkan dapur umum," katanya di Pekalongan, Kamis (20/2).
Pada kesempatan itu, Afzan juga menyampaikan pada para lurah agar selalu mengaktifkan telepon seluler dan melaporkan data penanganan banjir, pengungsi, dan wilayah terdampak banjir. "Kami sudah menginstruksikan kepada camat dan lurah yang wilayahnya rawan banjir selalu siaga agar pada saat terjadi bencana bisa secepatnya dilakukan koordinasi dan penanganan cepat," katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun, saat ini ada sekitar 1.100 warga yang mengungsi di beberapa titik lokasi pengungsian akibat banjir. Wilayah kelurahan yang terdampak banjir parah yaitu Tirto, Pasirkratonkramat, Banyurip, Jenggot, Poncol, Klego, dan Bandengan.
"Pemkot juga membuka posko tanggap darurat yang berada di Stadion Hoegeng Kraton. Masyarakat yang akan menyalurkan bantuan logistik bisa langsung ke posko itu," katanya.
Kepala Pelaksana Harian (Kalakar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, Saminta, mengatakan pihaknya sudah melakukan monitoring sejak Rabu (19/2) malam. Monitoring dilakukan seiring banjir yang melanda di daerah setempat.
"Kami sudah siapkan titik pengungsian, deteksi kebutuhan pengungsian, dan berkoordinasi dengan seluruh elemen kebencanaan untuk membagi tugas," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika