REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penolakan terhadap draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja oleh serikat terus bergulir. Bahkan Konfenderasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kampanye, bakal melakukan demonstrasi besar menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyampaikan sebelum melakukan aksi pihaknya akan menyerahkan kertas posisi kepada DPR RI. Berharap kertas posisi yang dibuatnya tersebut dapat mengubah substansi Omnibus Law Cipta Kerja.
"Setelah itu kami aksi mulai 1 Maret sebagai pemanasan, dan aksi besar pada tanggal 11 Maret," ujar Elly saat konferensi pers di Kantor KSBSI, Jakarta Timur, Rabu (19/2).
Elly mengaku, KSBSI adalah relawan Presiden Jokowi tapi bukan berarti kebijakan yang tidak pro buruh dapat dikompromikan. Bahkan, KSBSI melawannya dengan sedikit mengubah gerakan yang selama terlalu soft. Pihaknya akan berupaya mengeluarkan warna KSBSI yang sesungguhnya.
"Terlalu lembut ternyata menjadi tidak dipandang tapi bukan berarti radikal, kami akan bersuara sampai suara kami didengar. Kami ianjikan di lapangan kami semua buruh satu suara,"tegas Elly.
Kendati demikian, Elly menyampaikan aksi yang akan dilakukan KSBSI belum sampai pada tahapan mogok nasional atau berhenti produksi. Namun, kata Elly tidak menutup kemungkinan jika apa yang disampaikan oleh KSBSI dan keluhan serikat buruh lain tidak didengar mogok nasional bisa terjadi. Apalagi pihaknya memiliki 662 ribu buruh yang tersebar di sekitar 2.249 perusahaan.
"Kalau sampai aksi besar kami juga tidak didengar dan itu (Omnibus Law Cipta Kerja) tetap disahkan tanpa ada melibatkan kami buruh, berarti pemerintah mendukung chaos," keluh Elly.
Sementara itu, Sekjen KSBSI Dedi Hardianto menegaskan, pihaknya akan menyuarakan penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di 15 provinsi 34 kabupaten/kota pada tanggal 2 Maret dan 11 Maret dalam bentuk aksi-aksi. Pihaknya juga meminta agar para awak media turut menyampaikan ke pemerintah bahwa KBSI melakukan perlawanan terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada buruh.
"Tanggal 2 dan 11 Maret kami akan ditempatkan di DPR RI. Lalu 11 Maret kami aksi nasional, teman-teman di daerah untuk main di DPRD tingkat 1 DPRD tingkat 2 di masing-masing wilayah di mana kami ada ada struktur Korwil di setiap provinsi itu," terang Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika